Senin, 26 Oktober 2020

Putusan Praperadilan Besok, KPK Berharap Menang Lawan Setya Novanto

Putusan Praperadilan Besok, KPK Berharap Menang Lawan Setya Novanto

Foto: Hakim tunggal Cepi Iskandar (kanan) memimpin sidang praperadilan Setya Novanto di PN Jakarta Selatan, Jakarta. (Antara)

Jakarta, Swamedium.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap pihaknya dapat memenangkan praperadilan yang diajukan oleh Ketua DPR Setya Novanto. KPK telah menyampaikan banyak bukti persidangan untuk dipertimbangkan hakim, diantaranya 193 bukti dokumen. Hakim Tunggal Cepi Iskandar rencana akan memutuskan perkara ini pada Jumat (29/9) besok.

“Ya, kita kan berharap keadilan selalu tegak di negeri ini. Jadi kami sangat berharap (bisa menang),” kata Agus di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (27/9) kemarin.

Agus juga menilai proses persidangan praperadilan cukup baik. Menurutnya, salah satu saksi ahli yang dihadirkan KPK, Adnan Paslyadja disebut menyampaikan keterangan dengan baik.

“Walaupun sudah sepuh dan beliau kurang pendengaran, tapi materi yang disampaikan sangat baik saya pikir,” kata Agus seperti dikutip Katadata.

Agus berharap dengan bukti-bukti yang diperlihatkan KPK pada persidangan, bisa meyakinkan Hakim Cepi untuk memenangkan KPK dalam praperadilan.

“Kalau buktinya Anda bisa melihat banyak sekali. Ini belum masuk materi, tapi mudah-mudahan bisa meyakinkan lah,” kata Agus.

Dalam persidangan kemarin, KPK memberikan beberapa bukti tambahan untuk dipertimbangkan Hakim Tunggal. Bukti tersebut antara lain dokumen surat yang menunjukkan adanya komunikasi terkait peran Setya Novanto dalam kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el).

“Ada juga bukti tambahan berupa BAP para saksi yang telah diperiksa oleh KPK dalam proses pemeriksaan dengan tersangka lain terkait dengan penetapan tersangka termohon,” kata Kepala Biro Hukum KPK Setiadi.

Seperti diketahui, KPK menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi KTP-el pada Juli lalu. Setya Novanto disangkakan melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.