Selasa, 20 Oktober 2020

KPK Kecewa dengan Putusan Praperadilan Setnov

KPK Kecewa dengan Putusan Praperadilan Setnov

Foto: "Masak jumlah luas izin seluruh Kalimantan Timur melebihi luas daratannya. Negara apa ini?," kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) La Ode Syarif. (ist)

Jakarta, Swamedium.com — KPK menyatakan kekecewaaanya terhadap hasil putusan sidang praperadilan kasus korupsi KTP Elektronik (KTP-El) yang Jumat (29/9) sore tadi baru saja dibacakan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Cepi Iskandar. Dalam putusannya, status tersangka Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus KTP-El dinyatakan tidak sah.

“KPK kecewa dengan putusan praperadilan yang dibacakan sore ini, karena upaya penanganan kasus KTP Elektronik menjadi terkendala,” kata Wakil Ketua La Ode M Syarif di kantor KPK, Kuningan Jakarta Selatan, Jumat (29/9) malam.

Meski begitu, KPK tetap menghormati apa yang telah diputuskan oleh hakim dalam persidangan praperadilan.

“Namun secara institusional KPK tetap menghormati institusi peradilan dan pelaksanaan tugas yang dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku,” kata La Ode.

La Ode berjanji, pihaknya akan terus mempelajari skandal kasus mega korupsi yang melibatkan banyak pihak dan nama-nama orang penting di negeri ini untuk menentukan sikap dan langkah yang akan diambil selanujutnya.

“Terkait dengan pertimbangan hakim yang kesimpulannya menetapkan (status) tersangka tidak sah, KPK akan mempelajari terlebih dahulu dan akan segera menentukan sikap setelah ini,” ujar La Ode.

Dia mengatakan, adalah tidak adil jika satu kasus yang diindikasikan banyak pihak yang menikmati keuntungan dengan merugikan negara namun tidak ada pertanggujawaban secara hukum.

“Dan memastikan komitmen untuk terus menangani kasus KTP Elektronik yang merugikan keuangan negara dan melibatkan banyak pihak dan telah menikmati aliran dana proyek tersebut, dan tentu tidak adil, jika dibiarkan bebas tanpa ada pertanggungjawaban hukum,” tegas La Ode.

Karena itu, La Ode mengatakan, pihaknya tetap berkeyakinan, adanya korupsi dalam proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional ini.

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.