Senin, 19 Oktober 2020

Sidang Praperadilan, Status Tersangka Setnov Tidak Sah

Sidang Praperadilan, Status Tersangka Setnov Tidak Sah

Foto: Ketua DPR RI Setya Novanto. (ist)

Jakarta, Swamedium.com — Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menetapkan status tersangka Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-El) tidak sah.

“Menyatakan penetapan tersangka Setya Novanto tidak sah,” kata Hakim Cepi Iskandar dalam pembacaan vonis sidang praperadilan, Jumat (29/9).

Dalam gugatannya, Novanto menggugat status penyidik dan penyelidik KPK. Beberapa poin keberatan Setya Novanto adalah pengujian sah atau tidaknya alat bukti dalam menetapkan dirinya menjadi tersangka.

Nama Setya Novanto disebut dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa KPK. Dalam surat tersebut, Andi Agustinus alias Andi Narogong, pengusaha rekanan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengurusi proyek e-KTP, disebutkan kerap bertemu Novanto, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR.

Pertemuan bertujuan agar Novanto memastikan Fraksi Partai Golkar mendukung anggaran proyek e-KTP itu. Jaksa menyebut Setya Novanto direncanakan menerima 11% dari anggaran atau Rp 574,2 Miliar.

Atas dasar itulah, Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi KTP-El oleh KPK pada 17 Juli 2017 lalu. Ketua Umum Partai Golkar itu lalu mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan pada 4 September. Gugatan terdaftar dalam nomor 97/Pid.Prap/2017/PN Jak.Sel. (*/ls)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.