Minggu, 25 Oktober 2020

Presidium Alumni 212: DPR RI Tidak Boleh Jadi Tukang Stempel Lagi

Presidium Alumni 212: DPR RI Tidak Boleh Jadi Tukang Stempel Lagi

Foto : Perwakilan dari Presidium Alumni 212 (Nael / Swamedium)

Jakarta, Swamedium.com — PERPPU Ormas yang tertuang pada PERPPU No. 2 Tahun 2017 dan disahkan oleh presiden Joko Widodo menimbulkan ketidaksetujuan bagi umat Islam. Aksi penolakkan yang diselenggarakan di depan gedung DPR RI (29/9) dihadiri oleh banyak peserta aksi.

Dalam hal ini, Presidium Alumni 212 menyampaikan aspirasinya agar dewan perwakilan rakyat republik Indonesia (DPR RI), untuk tidak lagi hanya mematuhi keinginan pemerintah.

“PERPPU No. 2 Tahun 2017 nyatanya bertentangan dengan pasal 22 ayat 1, 2, dan 3 UUD Tahun 1945. Bila ujaran kebencian dilarang karena menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, maka PERPPU kebencian sebaiknya dibatalkan,” kata Presidium Alumni 212.

“Oleh karena itu DPR RI tidak boleh lagi berperan sebagai tukang stempel keinginan pemerintah, maka kekuasaan akan semakin menjadi otoriter. Pemerintah otoriter tidak layak dan tidak pantas dipertahankan dalam sistem politik demokrasi,” pungkas Presidium Alumni 212.(rk)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.