Minggu, 25 Oktober 2020

Darurat Korupsi dan Polemik Pansus Angket, Pemuda Lintas Agama Gelar Kajian

Darurat Korupsi dan Polemik Pansus Angket, Pemuda Lintas Agama Gelar Kajian

Foto: Pemuda Lintas Agama menggelar Kajian Nalar Hukum, Darurat Korupsi dan Polemik Pansus angket KPK. (Dok. Forjim)

Jakarta, Swamedium.com – Pemuda Lintas Agama yang terdiri dari Pemuda Muhammadiyah, Generasi Muda Buddhis Indonesia, Gema Mathla’ul Anwar, Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia, Syaban Hidayatullah, dan beberapa organisasi lainnya menggelar kajian nalar hukum seri I Kanal hukum pemuda lintas agama yang mengambil topik “Darurat Korupsi dan Polemik Pansus KPK”, di Jakarta, Sabtu (30/9).

Hadir dalam kajian itu Ketum PERADAH Indonesia D. Sures Kumar dengan pemateri Pimpinan KPK RI Saut Situmorang, Ketum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil A. Simanjuntak, dan Mantan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto.

Pemuda Lintas Agama menginisiasi Kajian Nalar Hukum ini sebagai respon bersama dukungan terhadap pemberantasan korupsi yang terjadi di Indonesia.

D. Sures Kumar selaku pemantik kajian hukum ini mengatakan “Pengenalan Kajian Nalar Hukum merupakan bentuk kegiatan yang diinisiasi oleh antar Pemuda Lintas Agama. Seri pertama mengambil tema tentang Darurat Korupsi dan Polemik Pansus KPK, tema ini diambil seiring isu yang sedang menguat di Nasional.

Mengawali pembahasan adalah salah satu Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang yang membuka data posisi Indonesia pada CPI score 2016 : 37 (90/168). Saut juga mengomentari terkait pernyataan DPR menyoalkan upaya pemberantasan korupsi dalam menjalankan tugasnya.

“Terkait tema mengenai Nalar Hukum bahwa KPK tidak seperlunya dibahas dalam isu politik, karena ranahnya KPK adalah ranah hukum, apapun sikap ketidakpuasan bisa dilakukan upaya banding sebagai upaya hukum. Dan isu putusan praperadilan kasus Setnov bahwa ia meyakini memiliki 200 lebih bukti, dan Setnov tidak akan lepas meski setelah memenangkan praperadilan sore kemarin,” kata Saut.

Sementara Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil A. Simanjuntak mengatakan bahwa miskin akhlak hukum menimpa para penegak hukum itu mengakibatkan rendahnya akhlak hukum atau absennya akhlak hukum yang akan melahirkan akrobatik hukum, yakni upaya memutarbalikkan keadaan, barang haram hasil korupsi diakrobatikkan menjadi barang halal.

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.