Senin, 26 Oktober 2020

Salamuddin Daeng: Menteri ESDM Hanya Omong Kosong dalam Kasus Freeport

Salamuddin Daeng: Menteri ESDM Hanya Omong Kosong dalam Kasus Freeport

Foto: Salamuddin Daeng. (ist)

Oleh: Salamuddin Daeng*

Jakarta, Swamedium.com — Kasus Freeport selalu manjadi ajang pencitraam murahan elite pemerintahan dengan berpura pura nasionalis namun pada dasarnya mereka hendak mengibuli rakyat. Setiap masalah dengan Freeport selalu berakhir dengan deal deal yang menjijikkan. Antara kata dan perbuatan pemerintah tidak sama. Ibarat pepatah “lain di bibir lain di hati”.

Mari kita lihat apa yang tengah menjadi point krusial antara pemerintah dengan Freeport :

1. Soal kepemilikan saham pemerintah 51%. Dalam soal ini pemerintah mengatakan akan memgambil alih freeport dengan kepemilikan 51%. Itu dimulut pemerintah. Tapi prakteknya nanti pemerintah tidak akan pernah mendapatkan sebesar itu. Mungkin sampai freeport berakhir, pemerintah tidak akan punya saham sama sekali. Akan tetapi segelintir oligarki kekuasaan akan punya saham. Apa dasarnya ? Pemerintahan sedang kere mana mungkin beli saham senilai Rp. 100 triliun. Besar kemungkinan yang terjadi jual beli kebijakan untuk kepentingan pribadi seperti yang terjadi sekarang dalam kasus freeport.

2. Soal perubahan kontrak karya menjadi IUPK. Saya kira freeport akan berhitung mengubah kontrak karya menjadi IUPK dalam. Situasi politik indonesia yang rawan dengan perubahan kebijakan. Ganti pemimpin ganti kebijakan. Pemerintah pedagang dan tukang peras begini rawan menggunakan kebijakan untuk alat pemerasan. Jadi perubahan ini akan memghadapi masalah yang besar dan tidak akan berjalan. Padahal perubahan kontrak karya menjadi IUPK telah memberi freeport keleluasaan mengeksploitasi tambang hingga 20 tahun ke depan. Itu saja sudah melanggar rasa keadilan rakyat.

3. Soal Pembangunan smelter. Kebijakan pembangunan smelter harusnya sudah tuntas 2014 lalu. Sudah tiga tahun pemerintahan Jokowi tidak ada kemajuan sama sekali soal pembangunan smelter Freeport. Yang ada ngibul sana ngibul sini atau dalam bahasa jawanya ngalor ngidul. Faktanya dalam 3 tahun terakhir tidal ada progres pembangunan smelter. Pemerintah memberi kesempatan lima tahun lagi dengan cara melanggar UU minerba. Pelanggaran yang akan terus berulang ulang dimasa mendatang dalam bentuk yang sama. Deal deal tertutup yang merugikan negara.

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.