Sabtu, 24 Oktober 2020

5 Tahun Jokowi-Ahok-Djarot

Kepemimpinan Kerap Berganti, Pemprov DKI Miliki Sejumlah Kinerja Buruk

Kepemimpinan Kerap Berganti, Pemprov DKI Miliki Sejumlah Kinerja Buruk

Foto: Gedung DPRD DKI. (ilustrasi/ist)

Jakarta, Swamedium.com — DPRD DKI Jakarta memaparkan sejumlah kinerja buruk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama lima tahun terakhir. Kinerja buruk tersebut diduga akibat dari terlalu seringnya pergantian kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta.

Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Meity Magdalena mengungkapkan di bidang pemerintahan, sedikitnya 14 kantor kelurahan di Jakarta belum memenuhi standar, akibatnya pelayanan kepada masyarakat jadi terganggu.

“Di bidang pemerintahan, DPRD mengkritik tentang masih adanya 14 kantor kelurahan di Provinsi DKI Jakarta yang belum memenuhi standar, sehingga mengganggu pelayanan prima,” kata Meity pada sidang paripurna DPRD DKI Jakarta laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI periode 2012-2017 di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin (2/10).

Selain itu, dalam sidang paripurna beberapa waktu lalu, DPRD DKI memaparkan sejumlah catatan kinerja buruk Gubernur dan Wakil Gubernur DKI selama memimpin ibu kota di bidang pemerintahan.

Berkaitan dengan pemberian Tunjangan Kerja Daerah PNS, seharusnya sebanding dengan penyerapan anggaran.

“Namun terdapat beberapa SKPD yang penyerapannya rendah di bawah 50 persen. Tapi TKD-nya tinggi, sehingga ke depan perlu ada solusi,” kata Meity

Di bidang perekonomian, DPRD mengkritik masalah kemiskinan di Jakarta yang tak pernah bisa tuntas. Jumlah penduduk miskin di Pemprov DKI Jakarta sejak tahun 2013 masih mengalami peningkatan.

Terakhir pada tahun 2016 tercatat penduduk miskin di DKI Jakarta, sebanyak 385.840 orang atau 3,75 persen dari total jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta.

Lebih lanjut di bidang pembangunan, DPRD memberi catatan terkait ketidakseimbangan antara peningkatan jalan dengan peningkatan jumlah pengguna jalan. Hal ini dinilai sebagai kondisi yang menimbulkan masalah kemacetan di Jakarta.

“DPRD mengharapkan agar pembangunan fly over dan underpass dan jalan layang non-tol serta pembangunan MRT dapat terus dilanjutkan,” ujarnya.

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.