Minggu, 25 Oktober 2020

Selama 2016, Pemprov dan Kajati Jabar Selamatkan Keuangan Negara Rp29,3 Triliun

Selama 2016, Pemprov dan Kajati Jabar Selamatkan Keuangan Negara Rp29,3 Triliun

Foto: Kajati Jabar Setia Untung Arimuladi dan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan tandatangani kerjasama bidang hukum perdata dan tata usaha negara diruang sanggabuana Gedung Sate, Jl Diponegoro, Bandung, Senin (2/10). (Ariesmen/swamedium)

Bandung, Swamedium.com — Berhasil menyelamatkan keuangan negara senilai Rp29,3 triliun penandatanganan kerjasama memorandum of understanding (MoU) hukum bidang perdata dan tata usaha negara antara Pemprov Jabar dengan Kajati Jabar ditindaklanjuti kembali.

Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan Kajati Jabar Setia Untung Arimuladi di Ruang Rapat Sanggabuana, Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Bandung, Senin (2/10).

“Dalam kerjasama sebelumnya, tepatnya pada periode 2016 antara Januari hingga Oktober Pemprov dan Kejati berhasil menyelamatkan keuangan negara senilai Rp29,3 triliun, serta aset tanah seluas 1.902 m2,” kata Asisten Pemerintahan (Aspem) Jabar Koesmayadie Tatang Padmadinata, dalam sambutan pembukanya.

Kajati Jabar Setia Untung Arimuladi menambahkan, kerjasama ini substansinya tidak hanya pada bidang Datun saja tetapi ada tambahannya dengan tim pengawal pengamanan pemerintahan dan pembangunan daerah (TP4D).

“TP4D ada kaitannya dengan instruksi presiden. Namun sejak bergulirnya TP4D sejak September 2015. Ternyata masih ada rekan-rekan juga yang belum merasakan manfaatnya TP4D,” kata Setia Untung.

Ditambahkan Setia Untung, TP4D dibentuk dengan harapan agar pembangunan di daerah bisa berjalan lancar tanpa ada hambatan dan gangguan yang pada akhirnya bisa menghambat serapan anggaran termasuk target-target pembangunan nasional.

“Namun ini semua, kalau kita tidak duduk bersama sampai dengan eksekusi atau pelaksanaan, kita tidak bisa membaca anatomi pembangunannya secara menyeluruh,” tutupnya.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan penandatanganan kerjasama ini penting, karena permasalahan permasalahan terkait pemerintahan daerah selalu ada, dan tidak pernah selesai.

“Paling tidak setiap tahun kita tandatangani upah minimum kota. Gugatan terkait kegiatan itu selalu saja ada, penggugatnya tergantung siapa yang diuntungkan,” kata Aher, panggilan akrab untuk Ahmad Heryawan. Maksudnya, penggugat biasanya dilakukan oleh pihak yang dirugikan.

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.