Minggu, 25 Oktober 2020

Soal Divestasi Saham Freeport, Posisi Pemerintah Diatas Angin

Soal Divestasi Saham Freeport, Posisi Pemerintah Diatas Angin

Foto. Pemerintah akan setop izin Freeport di tahun 2021 bila nego skema divestasi mandeg.(*)

Jakarta, Swamedium.com – Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Wira Yudha meminta pemerintah tetap memegang teguh PP No 1 Tahun 2017 serta UU Minerba No.4 Tahun 2009. Pemerintah tidak perlu takut dengan ‘gertakan’ Freeport karena jika kontraknya tidak diperpanjang akan rugi sendiri, sahamnya jeblok dan menderita kerugian sangat besar.

Satya mengatakan hal itu menanggapi surat keberatan Freeport terkait implementasi dari kesepakatan divestasi 51% saham Freeport kepada Pemerintah Indonesia.

Dia mengatakan, posisi pemerintah dalam proposal divestasi PT Freeport Indonesia sudah jelas.

”PP1/2017 tergolong baik karena masih memberikan kesempatan Freeport untuk tetap sebagai pemegang saham hingga 2041, apabila kontraknya berubah menjadi IUPK dan diberi waktu untuk bikin smelter hingga tahun 2022,” kata Satya, Ahad (1/10) yang dikutip republika.

Kalau Freeport tidak setuju, ungkap Satya, maka akan punya konsekuensi. Pemerintah tidak perlu memperpanjang kontrak mereka pada 2021, dan mengambil alih 100 persen kepemilikan perusahaan tambang yang berbasis di Amerika tersebut.

Menurut Satya, posisi Indonesia sudah jelas, yaitu mengacu kepada PP No 1. 2017 dan UU Minerba. ”Ingat divestasi 51 persen harus diikuti dengan operatorship harus dipegang Indonesia. Konsekuensinya, kontrak Freeport yang berakhir tahun 2021 tidak usah diperpanjang,” jelasnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Resourches Studies (IRESS) Marwan Barubara menyatakan, pemerintah mesti jujur, apakah divestasi 51 persen tersebut berbentuk kepemilikan penuh oleh Indonesia, atau sebagian harus melalui Initial Public Offering (IPO).

”Soal Holding tambang itu kan bisa jadi hanya akal -akalan pemerintah saja,” sebut Marwan.

Penolakan proposal divestasi oleh Freeport seolah-olah pemerintah takut. Padahal Indonesia ada di atas angin. Sehingga, dia meminta pemerintah jangan jangan takut. Justru, Freeport yang takut, karena jika kontrak tidak diperpanjang, maka sahamnnya akan anjlok.

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.