Minggu, 24 Januari 2021

Investor Timur Tengah Tertarik Investasi dan Punya Properti di Indonesia

Investor Timur Tengah Tertarik Investasi dan Punya Properti di Indonesia

Foto: Diskusi bertajuk Image Indonesia Middle East Annual on Economy 2017 di Gedung Sate Jl Diponegoro No22, Bandung, ternyata banyak yang ingin berinvestasi di Jawa Barat. (Ariesmen/swamedium)

Bandung, Swamedium.com — Beberapa calon investor dari Timur Tengah, yang ikut diskusi bertajuk Image Indonesia Middle East Annual on Economy 2017 di Gedung Sate, Jl Diponegoro No22, Bandung, ternyata banyak yang ingin berinvestasi di Jawa Barat.

Banner Iklan Swamedium

Diskusi yang diselenggarakan Pemprov Jabar ini dipandu, Asisten Pemerintah Bidang Perekonomian, Edi Nasution dan Ketua Kadin, Yusuf. Adapun penterjemah dari Kemenlu.

Sebagian dari calon investor tersebut, bertanya apakah boleh berinvestasi secara utuh di Indonesia. Apakah bisa membeli properti atas nama sendirinya.

“Untuk investor asing, apakah bisa mendaftarkan perusahaan atas namanya sendiri, atau apakah harus memiliki mitra dari Indonesia,” Ahmed, asal Sudan.

Ditambahkan Ahmed, di sebagian besar Timur Tengah hal seperti itu memang tidak bisa. Tetapi untuk Jordania, bisa.

Di Jordania, tambah Ahmed, investor asing boleh mendaftarkan perusahaannya atas namanya sendiri. Hal yang sama juga berlaku untuk kepemilikan properti.

Yusuf, dari Kadin menjawab prinsip dasarnya tidak ada masalah investor asing berinvestasi dan memiliki properti di Indonesia.

“Dasarnya sebetulnya tidak ada masalah. Harus dilihat dulu pernyertaan pemegang saham, berapa persen. Kalau 100 persen itu belum bisa. Jadi harus berpartner dengan pihak Indonesia,” jelasnya.

Tetapi, dari sistem bisnis, tambah Yusuf, sebetulnya tidak masalah sebab sekarang di Jawa Barat, banyak investasi Singapura, Korea dan Jepang.

Terkait keinginan untuk memiliki perusahaan sendiri atas nama sendiri, tidak masalah asal berbadan hukum Indonesia.

“Kalau semuanya menggunakan atas dasar dari negaranya dibawa ke Indonesia, itu secara aturan tidak bisa. Jadi harus tetap berbadan hukum Indonesia,” jelasnya.

Adapun terkait properti, tambah Yusuf, prinsip dasarnya juga tidak ada masalah. Asal bukan yang berbentuk sertifikat hak milik.

Yang boleh, tambah Yusuf, kepemilikan asing hanya dalam bentuk sertifikat hak guna bangun.

“Hak guna bangun boleh, berapa tahun. Dan banyak orang asing yang sudah memilikinya,” katanya.

Asisten Pemerintahan Bidang Perekonomian Edi Nasution mengatakan setelah diskusi ini, ada sesi business matching.

“Sesi business matching itu, B to B. Nah dari situ baru kita bisa tahu. Calon investor itu, minatnya dibidang apa,” jelasnya. (Ris)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita