Sunday, 26 May 2019

Meikarta dalam Pandangan Islam

Meikarta dalam Pandangan Islam

Foto: Proyek pembangunan Meikarta yang tetap berjalan meski bermasalah dalam perizinan. (Nael Kilimanjaro/swamedium)

Foto: Gambar 2. RT RW Kabupaten Bekasi

Berdasarkan pendapat Bapak Khairul Rizal ini, disimpulkan bahwa Meikarta sejauh ini belum melanggar aturan tata ruang provinsi dan kabupaten. Kemudian pendapat lain dari Kasus Meikarta juga datang dari Pak Lutfi Muta’ali (Dosen Geografi Pembangunan UGM).

Beliau menyatakan bahwa Meikarta adalah pertarungan gengsi yang complicated. Menurut beliau, politik sulit dicari jawabannya.

Sehingga pendapat beliau hanya fokus membahas topik tata ruang. Menurut Pak Lutfi, dalam skala regional (Provinsi/Kabupaten), Jika Meikarta hanya membangun perumahan dan apartemen “mungkin” tidak merubah fungsi kawasan, tapi dalam skala mikro (RDTR) pasti berubah.

Mustahil dengan perencanaan yang besar tersebut Meikarta tidak berdampak pada perubahan fungsi kawasan, sehingga bisa dipastikan Meikarta berdampak pada perubahan tata ruang.

Foto: Foto udara proyek pembangunan Meikarta (ist)

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, jika terjadi revisi RTRW pada berbagai tingkatan skala, maka butuh waktu, tenaga, energi, biaya, dan sumberdaya lainnya yang tidak sedikit apalagi jika terkait dengan kelembagaan dan anggaran pemerintah.

Terkait progres, pembangunan Meikarta sejauh ini sudah memperoleh izin dari Pemkab Bekasi. Dua hari setelah rapat paripurna mengesahkan rancangan RDTR, Lippo Cikarang mendapat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) seluas 84,6 ha dari pengajuan awalnya 140 ha.

Izin itu untuk pembangunan komersial area apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, sekolah, hotel, perumahan dan perkantoran yang terletak di Desa Cibatu, Cikarang Selatan (KataData, 10/07/2017).

Mengenai perolehan izin ini, Pak Bernardus Djonoputro (Vice President Eastern Region Organization for Planning and Human Settlement (EAROPH) sekaligus Ketua Umum Ikatan Ahli Perencana Indonesia) berpendapat bahwa IPPT seharusnya tak dikeluarkan sebelum RDTR selesai dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8

Related posts

Comments on swamedium (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comments from Facebook (0)