Jumat, 27 November 2020

Tidak Semua Barang Kena PPN, Masyarakat Jangan Takut Belanja Online

Tidak Semua Barang Kena PPN, Masyarakat Jangan Takut Belanja Online

Foto. Tidak semua transaksi online dikenai pungutan tambahan. (*/tecnollogue)

Jakarta, Swamedium.com – Meski aparat pajak gencar membidik perdagangan online atau e-commerce, masyarakat diharapkan tidak takut berbelanja online. Konsumen yang membeli barang secara online milik pedagang yang omzetnya dibawah Rp 4,8 miliar per tahun tidak perlu membayar PPN karena pedagangnya tidak masuk kategori Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi memaparkan, pedagang online yang memiliki omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun tidak masuk dalam kategori PKP. Artinya, konsumen dari produk pedagang yang masuk kategori non PKP tidak perlu membayar Pajak Pertambahan Nilai atau PPN atas produk yang dibelinya.

Jika penghasilan konsumen produk online juga di bawah batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dia juga tidak perlu membayar pajak penghasilan (PPH). Sebagai catatan, batas PTKP yang ditetapkan pemerintah saat ini adalah Rp4,5 juta per bulan atau Rp54 juta per tahun.

“Jangan takut kalau yang melakukan transaksi online akan dikenakan pajak. Kalau memang penghasilan [konsumen barang online] di bawah PTKP, konsumen tidak akan kena pajak penghasilan” ujar Ken yang dikutip cnnindonesia, di akhir pekan.

Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Yon Arsal menambahkan, pembeda dari perdagangan secara online maupun luring (offline) hanya media saja. Namun, tarif pajak dan jenis pajak yang dikenakan sama. Selama ini, lanjut Yon, barang yang diperdagangkan oleh pelaku bisnis e-commerce yang memenuhi syarat PKP juga telah dipungut pajaknya.

“Jadi, jangan timbul persepsi dengan bergesernya offline ke online kami kehilangan potensi (penerimaan pajaknya) banyak sekali,” ujarnya.

Kendati demikian, pemerintah memang tengah mengkaji aturan main tata cara pemungutan pajak perdagangan online untuk memperjelas ketentuan yang ada.

Bisnis ritel sepi, peritel konvensional diajak gabung dengan pebisnis online. (nael)

Aturan toko online

Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mendesak pemerintah segera mengatur toko ritel berbasis daring (online) agar level kompetisi dengan toko ritel fisik (offline) bisa lebih setara.

Wakil Ketua Umum Aprindo Tutum Rahanta, mengatakan, pemilik toko ritel offline harus mengikuti sejumlah aturan yang ditetapkan pemerintah, misalnya terkait perizinan, standar produk, dan gaji pegawai. Sementara itu, pengusaha online dinilai relatif lebih bebas.

Dia menyoroti belum ada ketentuan yang secara spesifik mengatur perdagangan daring. Bahkan, hingga kini, Rancangan Peraturan Pemerintah terkait Perdagangan Secara Elektronik belum juga disahkan menjadi ketentuan resmi.

“Kalau kami melakukan aktivitas perdagangan dengan segala aturan yang ada bagaimana dengan online? Ada tidak? Ternyata, faktanya sampai sekarang belum ada ketentuan soal online itu,” ujar Tutum, Sabtu (28/10). (*/maida)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.