Rabu, 04 Agustus 2021

BPJS Kesehatan Terus Rugi, Pemerintah Kaji Naikkan Iuran

BPJS Kesehatan Terus Rugi, Pemerintah Kaji Naikkan Iuran

BPJS Kesehatan merugi setiap tahunnya. Manajemen berupaya mengatasinya. (*/rajapospay.com)

Jakarta, Swamedium.com – Kerugian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tahun ini diperkirakan mencapai Rp9 triliun, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp 5,7 triliun. Meski layanannya belum baik, Pemerintah mempertimbangkan untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan dan meminta kontribusi masing-masing Pemda terkait iuran tersebut.

Banner Iklan Swamedium

Dewan Pengawas BPJS Kesehatan melaporkan telah mengalami defisit hingga Rp 9 triliun. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai, kerugian BPJS Kesehatan karena iuran (premi) yang terlalu rendah.

“Ya memang terasa bahwa tarif itu yang dibayar premi itu terlalu rendah untuk ukuran layanan hari ini. Kalau rumah sakitnya enggak banyak soal, tapi pemerintah,” kata JK, yang dirilis oleh media di awal pekan ini.

JK pun tengah mempertimbangkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Kenaikan tersebut diperhitungkan dengan nilai inflasi sendiri.

“Memang tarif sedang dipertimbangkan karena juga menghitung inflasi, ini kan sudah tiga tahun masa begitu-begitu saja sedangkan mungkin layanan yang diberikan sudah naik,” tutur JK di kantor Wapres.

Menurut JK dengan kondisi defisit seperti ini akan sulit bagi BPJS Kesehatan untuk memberikan pelayanan dengan optimal.

“Kalau defisit begitu, banyak utang di rumah sakit, nanti RS tidak bisa jalan. Rumah sakitnya biasa aja, karena dia menerima saja pasien kemudian dibayar pemerintah. Jadi setiap defisit itu pemerintah lah yang membayarnya, bukan rumah sakit,” jelasnya.

Dalam kesempatan berbeda, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, untuk BPJS Kesehatan, pemerintah juga telah mengestiminasi mengenai kemungkinan kebutuhan anggaran untuk menutup keseluruhan tanggungan yang diperlukan untuk membayarkan premi.

“Jumlah kepersertaan yang sekarang banyak terutama yang berasal dari daerah belum disertai kontribusi yang diberikan Pemda. Maka pemerintah sekarang kajian untuk melihat sumber-sumber kontribusi dari iuran agar lebih seimbang, agar BPJS Kesehatan bisa dapat jumlah masukan dari iuran untuk men-sustain dari jumlah yang harus dibayarkan,” jelasnya. (*/maida)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita