Jumat, 18 Juni 2021

GEPRINDO: Jokowi Gagal Tuntaskan “Papa Minta Saham” dan “Panama Papers”

GEPRINDO: Jokowi Gagal Tuntaskan “Papa Minta Saham” dan “Panama Papers”

Foto: Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo) Bastian P Simanjuntak. (Dipo/swamedium)

oleh: Bastian P Simanjuntak*

Banner Iklan Swamedium

Jakarta, Swamedium.com — Kasus Papa minta saham sempat ramai diberitakan oleh media massa di Indonesia. Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan disiarkan secara langsung oleh media televisi.

Tidak tanggung-tanggung ketika rekaman percakapan antara Setya Novanto, Reza Chalid, dengan Direktur Utama Freeport Maroef Syamsudin diputar secara langsung, nama-nama besar disinggung, diantaranya ada Luhut Binsar Panjaitan disebutkan 66 kali, Presiden RI, Wakil Presiden terkait bagi-bagi saham.

Setya Novanto dan Riza Chalid yang diduga sebagai tim lobi yang diutus untuk bertemu dengan Dirut Freeport dalam percakapan di rekaman itu meminta saham kepemilikan freeport dan saham di perusahaan pembangkit listrik yang nantinya akan menunjang operasional Freeport.

Namun anehnya skandal besar yang pernah terkuak itu menguap begitu saja ketika Mahkamah Agung mengatakan bahwa rekaman yang diperoleh secara ilegal tidak bisa dijadikan alat bukti di pengadilan.

“Ya memang benar, namun menurut saya toh rekaman itu bisa digunakan sebagai bukti awal permulaan untuk pengusutan lebih lanjut.”

Kaburnya Riza Chalid sebagai salah satu orang yang memiliki peran penting dalam bisnis migas di Indonesia menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat Indonesia.

Apalagi semenjak kaburnya RC keluar negeri skandal papa minta saham seakan-akan tidak lagi penting untuk dilanjutkan oleh aparat penegak hukum.

Presiden Jokowi sempat marah karena lembaga kepresidenan disinggung dalam rekaman oleh SN dan RC.

Dalam pidatonya tanggal 7 Desember 2015 Jokowi mengancam jangan sampai ada pihak-pihak yang mempermainkan nama-nama lembaga negara. Namun anehnya 5 bulan kemudian Jokowi bertemu dengan SN membicarakan dukungan golkar untuk pilpres 2019.

Komitmen dukungan golkar kepada Jokowi seolah-olah telah menghapus kemarahan Jokowi atas penyebutan lembaga kepresidenan dalam rekaman papa minta saham.

Presiden pun tidak pernah secara tegas meminta KPK mengusut skandal papa minta saham. Demikian juga dengan larinya RC ke luar negeri, presiden tidak pernah secara tegas meminta aparat hukum mencari RC di luar negeri.

Masyarakat menilai ada ketidakkonsistenan jokowi yang marah atas rekaman papa minta saham.

“Kalau marah mengapa justru meminta dukungan politik dengan aktor papa minta saham?”

Terkait dengan bocornya data Panama Papers yang yang mencantumkan ribuan nama-nama pejabat termasuk nama LBP dan pengusaha-pengusaha Indonesia dalam dokumen yang bocor, Jokowi merespon dan berjanji akan membuka pelaku-pelaku ada dan akan menindak mereka jika terbukti melanggar hukum, namun sayangnya hingga saat ini Jokowi belum menepati janjinya.

Tidak tanggung-tanggung mantan menteri keuangan Bambang Brojonegoro pernah mengatakan total uang Indonesia yang berada diluar negeri yang tercantum dalam dokumen panama papers diatas 11.500 Triliun Rupiah, itu baru yang tercatat di konsultan Mossack Co belum dari konsultan offshore lainnya.

Konsultan pembuatan perusahaan offshore banyak beroperasi di Singapura bahkan ada yang mempunyai Agen perwakilan di Indonesia.

Mereka bisa menyembunyikan pemilik uang yang sesungguhnya dan menampilkan nama-nama nomanee atau proxy (bukan pemilik sesungguhnya) yang dicantumkan dalam akte perusahaan. Patut diduga banyak koruptor dan pengemplang pajak menggunakan konsultan seperti Mossack Co. untuk menyembunyikan asetnya di luar negeri.

Ketidakkonsistenan Jokowi dalam memimpin penuntasan kasus-kasus skandal besar patut dipertanyakan oleh masyarakat. Apakah pemerintah bersungguh-sungguh untuk memperbaiki carut marutnya pengelolaan negara akibat korupsi kolusi dan nepotisme?
Atau sebaliknya pemerintah ingin Status Quo dengan menutup-nutupi dan mengalihkan perhatian masyarakat kepada proyek-proyek infrastruktur.

Saya sangat khawatir jika Pemerintah Jokowi tidak segera membongkar skandal besar maka perilaku bejat pejabat negara yang berkolusi dengan pengusaha akan terus berlangsung dan mengakibatkan bocornya keuangan negara.

Apalagi saat ini utang Indonesia bertambah 1000 Triliun lebih dalam 2,5 tahun dibawah pemerintahan Jokowi. Apakah Jokowi mampu mengawasi penggunaan hutang negara tersebut? Apa jaminannya? Terus terang saya pesimis.

Saya mengajak masyarakat untuk menjadikan koruptor dan kolutor sebagai musuh bersama, dan menyadari bahwa persoalan di negara ini bukan hanya terkait siapa mendukung siapa dan siapa di dukung siapa.

Saya yakin masyarakat sangat berkeinginan memiliki pemimpin-pemimpin negara yang bersih dari korupsi kolusi nepotisme dan menganggap KKN sebagai suatu hal yang menjijikan dan tidak bermoral. Jangan berikan pengecualian sedikitpun terhadap KKN.

Para pemimpin yang ucapannya tidak selaras dengan tindakannya tidak usah dipilih kembali dalam pemilihan berikutnya. Kita sebagai rakyat jangan terseret dengan kepentingan politik praktis para elit yang tidak bermoral yang menghalalkan segala cara.

Kepentingan kita adalah memastikan para pemimpin negara bersih dari KKN dan segera bisa mensejahterakan rakyat. Marilah kita secara tegas menolak berbagai macam modus KKN yang masih saja terjadi di Republik kita ini. (*/ls)

*Penulis adalah Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita