Kamis, 17 Juni 2021

Seruan GNPF Ulama untuk Umat Islam tentang Pengesahan UU Ormas

Seruan GNPF Ulama untuk Umat Islam tentang Pengesahan UU Ormas

Foto; Penyampaian seruan dari GNPF Ulama terkait pengesahan Perppu menjadi Undang-undang Ormas. (Dok. Forjim)

Jakarta, Swamedium.com — Sejumlah ulama, habaib, pimpinan ormas Islam serta ribuan jamaah berkumpul di Masjid Agung Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (4/11). Berkumpulnya para tokoh umat itu untuk mengikuti Tabligh Akbar Politik Islam (TAPI) ke-10.

Banner Iklan Swamedium

Dalam acara tersebut, Koordinator Nasional Gerakan Indonesia Shalat Subuh (GISS) KH Muhammad al Khaththath membacakan seruan dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama terkait disahkannya Perppu Ormas menjadi Undang-undang (UU Ormas).

Dalam seruan tersebut, dijelaskan bahwa dari sudut aspek konstitusional, proses politik yang melahirkan peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat diterima sebagai proses politik yang dibenarkan menurut ukuran legal formal konstitusional, yaitu tidak memenuhi unsur syarat-syarat untuk dapat diterbitkannya sebuah Perrpu. 

Begitu juga dalam hal proses politik pengesahan Perppu menjadi undang-undang juga terkesan telah terjadi pemaksaan dari rezim yang tengah berkuasa yang akan menggunakan Perppu pembubaran ormas tersebut sebagai senjata mengekang kebebasan dan bertentangan dengan pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945.

“GNPF Ulama dan Ormas-Ormas Islam memandang, substansi dari Perppu yang telah disahkan menjadi UU tersebut sangat merugikan umat Islam karena cenderung ditujukan untuk membatasi dan mengekang dakwah Islam sekaligus ingin memadamkan cahaya agama Allah Swt,” kata Ustaz al Khaththath.

Berdasarkan hal tersebut, GNPF Ulama dan ormas Islam menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia agar tidak mendukung dan tidak memilih partai-partai yang telah menyetujui Perppu menjadi Undang-Undang baik dalam Pilkada, Pileg, maupun Pilpres.

Seruan kedua, yaitu agar selalu waspada terhadap kemungkinan terburuk yang diakibatkan oleh UU tersebut.

“Ketiga, melakukan perlawanan melalui mekanisme legal konstitusional,” tandas Ustaz al Khaththath. (*/ls)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita