Senin, 14 Juni 2021

Pemprov DKI Diingatkan Jangan Bangun Rumah Lapis di Tanah Negara

Pemprov DKI Diingatkan Jangan Bangun Rumah Lapis di Tanah Negara

Foto: Pengamat Perkotaan, Nirwono Joga

Jakarta, Swamedium.com – Pengamat Perkotaan, Nirwono Joga mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berhati-hati dalam eksekusi program penataan kampung melalui bangunan rumah lapis.

Banner Iklan Swamedium

Sebab, menurutnya Pemprov DKI harus memperhatikan betul aturan tata ruang yang telah dirancang. Apalagi, jika nantinya kampung yang akan ditata berdiri diatas tanah negara.

“Pastikan dulu status lahan dan peruntukannya, jangan sampai melanggar aturan. Jika nanti tetap dibangun pemukiman di atas tanah negara maka bisa berdampak pada pemukiman lain yang belum digusur tetapi berada di tanah negara, mereka akan minta hak yang sama loh,” beber Nirwono saat dihubungi, Sabtu (17/11).

Kemudian, ditambahkan Nirwono, Pemprov DKI harus membuka ruang dialog dengan masyarakat sekaligus sosialisasi aturan ruang bagi kampung yang berada di tanah negara.

“Pemprov harus patuh terhadap aturan tata ruang artinya kampung yang dibantu ya yang sesuai dengan peruntukan, sedangkan kampung yang ada di tanah negara atau RTH, harus direlokasi tetapi dilakukan dengan manusiawi,” terangnya.

“Intinya harus ada perencanaan yang matang, tidak asal gusur, ada solusi alternatif seperti geser sedkit dan membangun kampung susun yang apik,” tutupnya.

Sebelumnya diwartakan, wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno menargetkan membangun 16 kampung kumuh berdasarkan konsep rumah lapis.

“Ada 16 kampung kumuh yang ditargetkan setelah itu kita akan coba hadirkan solusi permanen,” kata Sandiaga di Balai Kota, Jakarta, Jumat (10/11).

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita