Sabtu, 28 November 2020

Beri Keterangan Palsu, Politikus Hanura Divonis 5 Tahun Penjara

Beri Keterangan Palsu, Politikus Hanura Divonis 5 Tahun Penjara

Foto: Saksi kasus e-KTP Miryam S Haryani mengaku mendapat tekanan oleh KPK. (ist)

Jakarta, Swamedium.com – Politikus Partai Hanura Miryam S. Haryani diputus bersalah oleh pengadilan tindak pidana korupsi dalam kasus pemberian keterangan palsu. Atas tindakannya itu, ia dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun dan denda 250 juta rupiah dalam persidangan kasus KTP elektronik, Senin (13/11) siang.

Mantan anggota Komisi II DPR RI, Miryam S. Haryani didakwa dengan Pasal 22 Jo undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 35 ayat 1 Jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

“‎Terdakwa sengaja memberikan keterangan tidak benar dan telah melakukan tindak pidana” ujar Ketua Majelis Hakim, Frangki Tambuwun saat membacakan vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (13/11)

Dalam bacaan dakwaan nya, Ketua Majelis Hakim, Frangki Tambuwun menilai bahwa adanya keterangan Miryam yang tidak sesuai dengan keterangan saksi saksi lain yang dihadirkan dalam persidangan tindak pidana korupsi saat proses penyidikan KPK selama sidang sangkutan kasus KTP Elektronik.

“Menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun denda Rp 250 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti kurungan pidana selama 3 bulan,” Tegas, Hakim Frangki.

Hal lain yang mendukung bacaan vonis terhadap terdakwa Miryam S Haryani ialah adanya sejumlah bukti rekaman CCTV yang di telisik oleh para ahli yang dihadirkan pada persidangan.

“Pernyataan terdakwa adanya tekanan pada pemeriksaan berbanding terbalik dengan tiga penyidik KPK yang memeriksa Miryam S Haryani,” tukas hakim. (Jok)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.