Selasa, 24 November 2020

Advokat Minta Setnov Tak Berlindung dibalik LPSK

Advokat Minta Setnov Tak Berlindung dibalik LPSK

Jakarta, Swamedium.com –
Koordinator Perhimpunan Advokat Pendukung KPK, Petrus Selestinus menduga Setya Novanto berada di bawah perlindungan LPSK untuk mendelay penyidikan KPK demi memuluskan preperadilan jilid II.

Menurut Petrus, KPK dalam hal ini harus segera menerbitkan surat daftar pencarian orang bagi Ketua DPR Setnov, atas sikap nya yang hingga saat ini entah tak diketahui keberadaan nya, pasca penjemputan paksa petugas KPK yang mendatangi kediaman pribadi Orang Nomor Satu Parlemen itu.

“KPK harus segera mengeluarkan status DPO bagi Setya Novanto, karena telah bersikap melarikan diri dari panggilan KPK dan dari upaya paksa KPK berupa penjemputan paksa. Sebagai Ketua DPRI dan sebagai Ketua Umum Golkar. Maka sikap Setya Novanto telah menghancur leburkan nama baik, martabat dan harga diri Partai Golkar dan Lembaga Tinggi Negara yaitu DPR RI, apalagi kalau sampai KPK menetapkan Setya Novanto yang Ketua DPR RI itu dalam Daftar Pencarin Orang karena telah melawan hukum, lari bersembunyi dari proses pertanggungjawaban pidana korupsi e-KTP” terang nya saat dikonfirmasi wartawan, di Jakarta pada Kamis (16/11).

Ia pun turut membeberkan sejumlah pertanyaan yang membuat nya heran, yakni apa yang diperbuat Setnov pasca kedatangan tim petugas KPK ke kediaman nya Ketua DPR itu merupakan bukan sikap dari seorang pejabat negara dan ia pun turut menyandingkan dengan nasib Golkar yang akan mempengaruhi torehan hasil suara partai berlambang beringin itu pada ajang kontestasi pilkada dan pemilu 2018 2019.

“Yang herankan adalah sikap lari dari tanggungjawab. ini pun didukung oleh kolega-kolega Setya Novanto dari Partai Golkar dan PDIP yang justru melihatnya sebagai persoalan biasa-biasa saja dan tidak ada upaya dengan penuh itikad baik membebastugaskan Setya Novanto dari keanggotaan dan Ketua Umum Partai Golkar sekaligus mencopot kedudukannya sebagai Ketua DPR RI. Jika dalam beberapa hari ke depan Partai Golkar tidak segera mengambil sikap untuk secara total membersihkan Setya Novanto dari semua status keanggotaan Partai Golkar, dan Jabatan Ketua Umum Golkar, serta keanggotaan di DPR dan juga Jabatan Ketua DPR, maka nasib Golkar akan tamat dalam pilkada 2018 dan pemilu 2019” tuturnya lagi.

Ia berharap agar Partai Golkar dapat berkolaborasi dengan KPK perihal penuntasan pengusutan proses hukum dalam perkara kasus KTP Elektronik yang tengah menimpa ketua umum partai yang identik dengan warna kuning itu.

“Partai Golkar harus bekerjasama dengan KPK untuk segera menemukan kembali Setya Novanto dan menyerahkan kepada KPK untuk menghadapi proses hukum, sehingga dengan demikian secara perlahan-lahan Partai Golkar sedikit demi sedikit meraih kembali simpati publik. Kesalahan Partai Golkar dalam menghadapi sikap Setya Novanto yang sering membangkangi panggilan KPK adalah elitnya memamerkan dukungan terhadap Setya Novanto dan sekaligus menyerang KPK. Ini tentu tidk sehat dan tidak memberikan pendidikan politik dan hukum yang baik bagi masyarakat” lanjut dia lagi.

Petrus juga menyarankan agar KPK segera berkoordinasi dengan LPSK untuk menggugurkan dugaan anggapan bahwa ketua DPR itu merupakan sebagai korban dalam perkara ini yang sedang diusut tuntas oleh KPK ini.

“KPK harus segera berkoordinasi dengan LPSK, karena dikhawatirkan Setya Novanto berhasil meyakinkan LPSK bahwa dirinya sebagai korban dan berada dalam ancaman kriminalisasi, disamping Setya Novanto merupakan saksi kunci dalam mengungkap keterlibatan pelaku lain di samping perbuatannya sendiri dala kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Juga KPK harus cepat bertindak unuk melindungi saksi-saksi lain agar tidak menjadi korban teror selama Setya Novanto berada dalam status buronan KPK” tuturnya. (Jok)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.