Jumat, 27 November 2020

YLKI : Program Kenaikan Daya Listrik Berlawanan Dengan Kampanye Hemat Energi

YLKI : Program Kenaikan Daya Listrik Berlawanan Dengan Kampanye Hemat Energi

Foto. Pemerintah mendorong masyarakat boros energi dan boros listrik melalui program menaikkan daya listrik. (nael)

Jakarta, Swamedium.com – Pemerintah kerap membuat kebijakan yang tidak konsisten atau berlawanan, salah satu contohnya soal program penyederhanaan golongan daya listrik. Program menaikkan daya listrik non subsidi minimum menjadi 5.500 VA ini secara tak langsung akan mendorong penggunaan listrik lebih besar, namun di sisi lain pemerintah juga menggelar kampanye hemat energi dan hemat listrik.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, wacana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk menyederhanakan tarif listrik itu tidak sejalan dengan kampanye hemat energi dan hemat listrik.

Meski kenaikan daya listrik gratis, YLKI menilai seiring bertambahnya daya listrik akan mendorong penggunaan listrik yang lebih besar. Hal ini, menurut Tulus, berlawanan dengan kampanye hemat energi dan hemat listrik yang dicanangkan oleh pemerintah.

“Penghapusan daya di bawah 5.500 VA akan mengakibatkan konsumen menjadi tidak terkendali dalam menggunakan energi listriknya. Masyarakat justru akan terdorong untuk berperilaku boros dengan daya listrik yang besar,” kata Tulus, Kamis (16/11) yang dikutip Antara.

Tulus menambahkan, penyederhanaan tarif listrik justru akan membebani masyarakat dengan berbagai biaya untuk mengganti instalasi listrik di rumahnya dan sertifikat laik operasi yang lebih mahal. Belum lagi formula pemakaian minimal yang akan membuat tagihan listrik konsumen meningkat setelah kebijakan penyederhanaan tarif listrik diberlakukan.

“Misalnya, contoh pemakaian minimal listrik berdaya 1.300 VA adalah 88 kWh yang harus dibayar Rp 129.000. Bila harus naik menjadi 5.500 VA dengan pemakaian minimal 220 kWh, maka yang harus dibayar konsumen minimal Rp 320.000,” katanya.

Karena itu, Tulus menilai wajar bila wacana penyederhanaan sistem tarif listrik menjadi minimal 5.500 VA membuat masyarakat kebingungan dan marah karena mereka khawatir sistem baru tersebut akan membuat tagihan listrik melambung.

“Dari pada menyederhanakan tarif listrik, sebaiknya pemerintah mempercepat rasio elektrifikasi ke seluruh pelosok daerah, terutama bagian Indonesia timur yang, saat ini masih rendah dan memperbaiki keandalan listrik di daerah yang masih sering padam,” tegasnya. (*/maida)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.