Senin, 23 November 2020

Ini Kata Dirut PLN Soal Kritikan Penyederhanaan Golongan Daya Listrik

Ini Kata Dirut PLN Soal Kritikan Penyederhanaan Golongan Daya Listrik

Foto. PLN tidak akan menaikkan abonemen listrik meski ada kebijakan kenaikan daya listrik ke 5.500 VA. (ist)

Jakarta, Swamedium.com – Mendapat kritikan banyak pihak terkait rencana penyederhanaan golongan listrik menjadi minimum 5.500 VA, Direktur Utama PT PLN (Persero) Tbk Sofyan Basir curhat tentang kesulitan yang dialami perseroan. PLN, menurutnya, mati-matian berupaya tidak menaikkan tarif dasar listrik (TDL) setiap tahunnya meski berimbas merugikan perseroan.

Menurut Sofyan, upaya PLN mempertahankan tarif listrik yang terjangkau terbilang tidak mudah karena mulai merangkaknya harga batu bara dan gas yang digunakan sebagai sumber energi pembangkit listrik.

“Kita berdarah-darah mempertahankan tarif masyarakat supaya tidak naik. Di lain pihak kurs naik, inflasi ada, batu bara (harganya) lompat dan gas naik,” kata dia di Jakarta, Kamis (16/11) yang dikutip laman detik.com.

Sebab itu, PLN juga melakukan efisiensi di berbagai sisi untuk menekan biaya produksi listrik, yaitu dengan memangkas rantai pembelian batu bara dan melakukan kajian jual beli listrik dengan Independent Power Producer (IPP).”Kita mati-matian efisiensi kurangin diesel, pedagang batu bara kita buang semua, kita cari pengusaha tambang sebagai pemasok,” tutur Sofyan.

Terkait rencana penyederhanaan golongan pelanggan listrik, dia kembali menegaskan tidak ada kenaikan tarif. Bahkan pemasangan Miniature Circuit Breaker (MCB) dilakukan secara gratis dan diberikan kebebasan kepada pelanggan ingin ikut penyederhanaan atau tidak.

“Tambah daya kemungkinan gratis, listrik enggak naik, abondemen awal dan opsional. Boleh nambah boleh tidak,” ujar dia.

Seperti diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PLN berencana melakukan penyederhanaan golongan listrik rumah tangga non-subsidi ke 5.500 VA. Jika direstui oleh Kementerian ESDM, penyederhanaan golongan tersebut dilakukan terlebih dulu di pulau Jawa. Rencana ini mendapat sorotan tajam dari publik, mengingat kenaikan daya ini akan mendorong konsumsi listrik rumah tangga lebih boros, sehingga biaya tagihan listrik setiap bulan otomatis juga naik.

Di sisi lain, menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), program penyederhanaan golongan daya ini juga berlawanan dengan Kampanye Hemat Energi dan Hemat Listrik yang digelar pemerintah. Kritik lainnya, timing atau pilihan waktu untuk menaikkan daya itu dinilai tidak tepat, mengingat beban masyarakat saat ini sedang berat sebab perekonomian lesu dan pendapatan merosot. (*/maida)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.