Sabtu, 28 November 2020

PPN Buku Tak Masuk Akal, Pegiat Literasi Usulkan Hanya 1 Persen

PPN Buku Tak Masuk Akal, Pegiat Literasi Usulkan Hanya 1 Persen

Foto: Pajak untuk penulis saat ini sangat tidak masuk akal, pertahunnya mulai dari 5 persen hingga 30 persen. Padahal, ekonomi rumah tangga penulis banyak yang morat-marit. (Ariesmen/swamedium)

Bandung, Swamedium.com – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah secara bertahap terus menurunkan pajak Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dari semula 12 persen kini tinggal 7 persen, hal yang sama juga diminta oleh para penulis. Kalau perlu PPN buku hanya 1 persen.

Pajak untuk penulis saat ini sangat tidak masuk akal, pertahunnya mulai dari 5 persen hingga 30 persen. Padahal, ekonomi rumah tangga penulis banyak yang morat-marit.

Lantas akan seperti apa nasib dunia literasi di Indonesia dan nasib anak didik di Indonesia kalau semua penulis gantung pena hanya lantaran tidak mampu membayar pajak buku.

Itulah usulan yang mengemuka saat pegiat literasi gelar diskusi kelompok terpumpun yang diselenggarakan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di sebuah hotel di kawasan Jl Braga No99, Sumur Bandung, Bandung, Kamis (16/11).

Diskusi dipandu oleh tim Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI. Adapun pesertanya penerbit, penulis, distributor buku, toko buku, IKAPI, Dinas Pendidikan Provinsi Jabar, Dinas Pendidikan Kota Bandung, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jabar, dll

“Coba kita diskusikan, apakah mungkin PPN buku dihampus. Apakah ada jaminan, kalau PPN dihapus akan meningkatkan minat baca, apakah kalau PPN dihapus bisa meningkatkan derajat hidup penulis,” kata peneliti dari LIPI, Maxensius.

Yang perlu diingat, alasan apa yang akan kita diskusikan dalam kelompok terumpun ini harus logis. Sebab nanti hasil diskusi ini akan dipaparkan dihadapan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani.

Penulis yang juga dosen UPI, Engkos Kosasih meminta tidak ada lagi pajak bagi penulis, kalau pun ada, dia meminta maksimal hanya satu persen saja.

“Agar kami, para penulis bisa menikmati hasil karya kami. Selain itu, akan semakin banyak juga generasi muda yang bangkit cintanya pada dunia tulis menulis,” katanya.

Abdul Rosyid dari IKPI mengatakan masuk akal apa yang dikatakan pak Kosasih sebab resistensi dari pajak tersebut sangat tinggi.

“Kalau resistensi itu bisa diambil. Uangnya bisa dipakai beli sawah baru,” katanya.

Bayangkan, katanya, kalau buku yang ditulis seorang penulis masuk best seller dan penulis itu tidak punya NPWP maka pajak penghasilan dari buku tersebut akan dihitung senilai 30 persen, bila memiliki NPWP PPN nya 15 persen.

“Bayangkan kalau penghasilannya Rp1 miliar, dan penulis itu tidak punya NPWP mana dia hanya mendapatkan penghasilan senilai 70 persen dari Rp 1 miliar, bila punya NPWP penulis bisa bawa pulang uang 85 persen. Dan kalau usulan disini diterima penulis itu bawa pulang uang mencapai 99 persen. Bisa beli sawah kan,” rincinya. (Ris)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.