Senin, 23 November 2020

Pakar Ekonomi Sebut Pemprov DKI Wajib Kuasai Reklamasi

Pakar Ekonomi Sebut Pemprov DKI Wajib Kuasai Reklamasi

Foto: Pakar Ekonomi MEK PP Muhammadiyah, Dr Mukhaer Pakkanna pada Diskusi Publik "Benang Kusut Reklamasi Teluk Jakarta" di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (17/11). (Iqlima/swamedium)

Jakarta, Swamedium.com – Pakar Ekonomi MEK PP Muhammadiyah, Dr Mukhaer Pakkanna mengatakan Pemprov DKI harus segera menguasai proyek reklamasi yang sudah terlanjur dibangun, untuk selanjutnya bisa bermanfaat buat warga di sekitar pulau-pulau tersebut.

Mukhaer menegaskan jika hanya dihentikan justru akan menimbulkan masalah, oleh karenanya Gubernur DKI Jakarta diminta memikirkan dengan matang bagaimana pulau-pulau buatan itu bisa dikuasai Pemprov.

“Iya kan ada yang terlanjur ya. Mungkin kalau kita tahan ya ada 3 pulau ya yang sudah hampir tereklamasi kalau misalnya dihentikan saya kira juga tidak akan menyelesaikan masalah artinya pulau-pulau yang sudah terlanjur ini saya kira pemda betul-betr harus memikirkan tapi prioritasnya itu bagaimana pulau-pulau yang sudah terlanjur itu dimanfaatkan masyarakat lokal situ ya nelayan misalnya,” kata Mukhaer kepada Swamedium.com di Gedung PD Muhammadiyah, Jumat (17/11) kemarin.

Mukhaer mengatakan, jangan sampai pulau-pulau tersebut berhasil dipegang oleh pihak-pihak yang selama ini digugatnya. Maka Pemprov diminta untuk melakukan take over.

“Tapi jangan sampai yang sudah terlanjur itu jatuh ke tangan yang kita gugat selama ini. Kalau jatuh ke tangan pemilik modal itu kan sama aja. Saya kira pemda DKI harus take over untuk pemanfaatan lahan itu,” kata Mukhaer.

Soal pemanfaatan, Mukhaer menilai banyak yang bisa dilakukan oleh pemprov misalnya untuk mengembangkan sektor pariwisata DKI yang intinya bertujuan untuk mensejahterakan warga sekitar pulau yang saat ini mulai kesulitan menangkap ikan.

“Bisa untuk masyarakat lokal, bisa juga untuk wisata, atau juga ditanami mangrove untuk lingkungan. Itu arahnya dimanfaatkan secara optimal pemda harus ini (kuasai) ya karena sudah terlanjur,” pungkas Mukhaer.

Sebelumnya, Anies bersikeras pada janji kampanyenya untuk tetap menolak reklamasi. Bahkan dalam pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno tegas mengatakan sikapnya konsisten.

“Komitmen kami jelas apa yang sudah dituliskan di rencana kerja itu sudah menjadi posisi kami dan sudah final sudah disampaikan dan yang ingin kami hadirkan tentu proses yang sangat terbuka, transparan dan berkeadilan,” tutur Sandiaga, Rabu (25/10). (Ima)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.