Selasa, 01 Desember 2020

Siap Jadi ‘Holding’, Tiga BUMN Tambang Gelar RUPSLB Serentak 29 November

Siap Jadi ‘Holding’, Tiga BUMN Tambang Gelar RUPSLB Serentak 29 November

Foto: Kantor Kementerian BUMN . (ilustrasi/ist)

Jakarta, Swamedium.com – Setelah terbentuknya induk usaha (holding) PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN) kembali akan melebur empat BUMN tambang menjadi satu induk usaha dengan bendera PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).

Namun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) masih belum sepakat soal perlu atau tidaknya Inalum melakukan tender offer untuk aksi korporasi itu.

Inalum akan menjadi induk usaha dari tiga BUMN tambang lainnya, yaitu PT Aneka Tambang Tbk, PT. Timah Tbk dan PT Bukit Asam Tbk. Ketiga BUMN yang nantinya akan menjadi anak usaha Inalum ini akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) serentak pada 29 November. Apabila rencana itu disetujui pemegang saham, maka ketiga BUMN ini akan lebur menjadi anak usaha dari Inalum.

Seperti diketahui, Inalum ini yang nanti akan mendapat tugas untuk mengambil alih 51% saham PT Freeport Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hoesen mengatakan, Inalum selaku pemegang saham pengendali yang baru tak perlu lagi melakukan penawaran pembelian kembali kepada pemegang saham lainnya (tender offer).

Dia menjelaskan, ketentuan tender offer wajib dilakukan jika ada peralihan saham dalam jumlah besar yang membuat perubahan pemegang saham pengendali. Jika ada peralihan saham namun pengendalinya tetap sama maka tender offer tak perlu dilakukan.

“Kalau ada perubahan pengendalian harus tender offer. Tapi kalau enggak ada perubahan pengendalian enggak perlu tender offer. Kecuali ada perubahan bisnis usaha dan pengendali,” katanya di Jakarta, Jumat (17/11) yang dirilis Sindonews.

Menurut Hoesen, pembentukan holding BUMN tambang tak membuat adanya perubahan pemegang saham pengendali di tiga perusahaan tambang itu. Makanya pemerintah masih memegang penuh saham di Inalum.

Seperti diketahui, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016, pengalihan saham Negara ke BUMN lainnya memang membuat ketiga BUMN itu menjadi anak BUMN. Namun karena pemerintah masih memegang saham seri A atau dwi warna di ketiga perusahaan tersebut maka tidak ada perubahan yang berarti.

Di aturan tersebut juga mengatakan bahwa dengan masih adanya saham dwi warna yang dikuasai pemerintah maka ketiga perusahaan tersebut tetap diberlakukan layaknya BUMN.

Dengan begitu perusahaan-perusahaan yang masuk dalam holding BUMN masih tetap mendapatkan penugasan pemerintah dan melakukan pelayanan umum selayaknya BUMN. Lalu juga masih mendapatkan kebijakan khusus negara atau pemerintah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya dengan perlakuan tertentu sebagaimana diberlakukan bagi BUMN.

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Tito Sulistio sendiri berpendapat berbeda. Menurut dia seharusnya pemegang saham baru ketiga BUMN tambang tersebut melakukan tender offer. Sebab ada perubahan mendasar atas status perseroan tersebut.

“Jadi yang dilihat itu bukan hanya apa yang tersurat, tapi juga apa yang tersirat,” katanya beberapa waktu lalu.

Secara tersurat, kata Tito, memang tidak ada perubahan pemegang saham pengendali. Karena walaupun Inalum sekarang menjadi pemegang saham utamanya, pemerintah pun juga berstatus pemegang saham pengendali Inalum.

Namun, secara tersirat ada perubahan mendasar, yakni ketiga BUMN tersebut melepas status persero dan kini menjadi anak BUMN. Mekanisme kewajiban perizinan dalam melakukan aksi korporasi juga berubah.

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.