Sabtu, 28 November 2020

Gunakan Simbol Islam dalam Simulasi Antiteror, KSHUMI: Polda Bali Lakukan Penistaan Agama

Gunakan Simbol Islam dalam Simulasi Antiteror, KSHUMI: Polda Bali Lakukan Penistaan Agama

Foto: Ketua Eksekutif Nasional Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI) Chandra Purna Irawan, SH, MH. (ist)

Makasar, Swamedium.com – Ketua Eksekutif Nasional Badan Hukum Perkumpulan Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (BHP KSHUMI) Chandra Purna Irawan, MH mengkritisi simulasi penanganan aksi terorisme yang digelar Kepolisian Daerah Bali bekerja sama dengan instansi terkait lainnya. Dalam simulasi tersebut, Polda Bali diduga melakukan kriminalisasi terhadap simbol-simbol Islami.

Didalam video simulasi antiteror yang beredar di Youtube itu, terlihat pada menit ke 1:05 peran penyerang atau pelaku teror diduga menggunakan logo majelis Sholawat dan Dzikir Nurul Musthofa. Simulasi itu sendiri digelar di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Jumat (17/11) lalu itu.

“Penggunaan jaket berlogo majelis Sholawat dan Dzikir Nurul Musthofa yang diperankan sebagai pelaku penyerangan, tentu ini salah besar menyakiti kaum muslimin. Seolah-olah menggambarkan bahwa teroris selalu diidentikan dengan #Muslim atau aktivis dakwah. Kenapa tidak menggunakan lambang OPM yang jelas ingin memisahkan dari Indonesia?!,” kata Chandra melalui rilis yang diterima Swamedium.com, Ahad (19/11) malam.

Chandra juga mengkritisi, jika penggunaan logo tersebut atau simbol-simbol Islam yang lainnya bermaksud untuk membangun opini bahwa muslim identik dengan teroris.

“Saya berpendapat, hal tersebut sama saja menistakan agama Islam dan diduga telah melangaggar 156A KUHP,” tanda Chandra.

Lebih lanjut, Chandra melalui KSHUMI menjelaskan bahwa apakah ada dugaan kesengajaan penggunaan logo tersebut dalam simulasi. Menurutnya, unsur “dengan sengaja” dalam simulasi tersebut dapat dibuktikan dengan ‘teori sengaja kemungkinan’.

“Meskipun sengaja dengan maksud maupun tujuan, dapat ditepis pihak yang bersangkutan, dengan berdalih tidak ada niat dan maksud untuk memfitnah umat Islam dan memecah belah kelompok individu dan masyarakat. Tetapi secara kemungkinan, pihak kepolisian patut melihat kuat adanya kemungkinan ketersinggungan umat Islam dan potensi pecah belah masyarakat dari penggunaan logo tersebut,” papar Chandra.

Terkait unsur “menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)” adalah unsur objektif bukan subjektif.

“Unsur ini dikembalikan kepada dua hal. Pertama, keterangan saksi fakta dari masyarakat yang merasa tersinggung dan tidak terima dengan penggunaan logo tersebut,” ujar Chandra.

Kedua, sambung dia, keterangan dari saksi ahli yang menjelaskan bahwa penggunaan logo tersebut memang tidak layak untuk digunakan dalam simulasi tersebut.

“Mengenai adanya ketersinggungan umat Islam, ini merupakan fakta yang sangat jelas dan tidak dapat dipungkiri,” tukasnya.

Untuk itu, Chandra menegaskan, pihaknya menolak segala bentuk kriminalisasi terhadap ajaran dan simbol-simbol Islam beserta Ulama, aktivis dakwah dan umat Islam.

“Kedepan rintangan yang dihadapi umat Islam akan semakin banyak, terutama yang berhadapan dengan kasus hukum, perlu orang orang yang memiliki kemampuan khusus di bidang hukum dan disertai Taqwa kepada Alloh SWT,” tutur Chandra.

“Saya menyeru kepada Sarjana Hukum Muslim Indonesia untuk bersatu padu dan bersinergi membangun kekuatan dan soliditas dalam rangka memperjuangkan dan melakukan pembelaan terhadap Islam, Ulama dan Umat,” pungkasnya (*/ls)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.