Sabtu, 28 November 2020

Papa Setnov dan Polemik ‘Holding’ BUMN Tambang

Papa Setnov dan Polemik ‘Holding’ BUMN Tambang

Menteri Rini Soemarno sedang menyiapkan holding BUMN tambang. (ist)

Oleh: Maida Swamedium

Jakarta, Swamedium.com – Perhatian publik sepekan ini seakan tertuju pada Ketua DPR RI Setya Novanto yang menjadi buron KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Hingga ada yang menyentil,”Semua ribut soal Papa Setnov (Setya Novanto), sampai tidak tahu tiba-tiba tiga BUMN sebentar lagi bakal dilebur jadi holding,” begitu kabar yang beredar antar whatsapp.

Ketiga BUMN yang dimaksud adalah PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (Antam), PT Timah (Persero) Tbk dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Sedangkan BUMN PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) yang akan mengakuisisi tiga BUMN tambang itu melalui skema backdoor listing.

Kementerian BUMN akan menjadikan Inalum sebagai induk usaha (holding) tambang, sedangkan tiga BUMN tambang tersebut menjadi anak usahanya, sehingga status ‘Persero’ Antam, Timah dan Bukit Asam bakal hilang.

Dalam pandangan bisnis, bersatunya beberapa perusahaan yang punya core business yang sama ini merupakan langkah yang positif. Pembentukan holding ini bisa diibaratkan menyatukan kekuatan antar BUMN yang bergerak di bidang usaha yang sama. Semut yang bersatu berpotensi menjadi gajah.

Normalnya, perusahaan yang besar akan memiliki ruang gerak yang lebih leluasa dalam mengembangkan bisnis dan akses pendanaan. Sebagai holding, Inalum nanti akan punya kemampuan untuk mendapatkan pinjaman yang besar dari perbankan, diantaranya untuk membeli 51% saham PT Freeport Indonesia.

Analis Senior PT Binaartha Sekuritas Reza Priyambada ‎melihat, ke depannya BUMN tambang akan lebih positif. Karena, kendali ketiga perusahaan tambang pelat merah ada di Inalum yang 100% sahamnya dimiliki oleh pemerintah.

“Inalum sendiri sahamnya ada di tangan pemerintah. Jadi lebih mudah untuk menjalankan,” tegas Reza.

Pertanyaannya, mengapa pemerintah memilih Inalum yang belum go public untuk mengakuisisi tiga BUMN tambang yang sudah menjadi perusahaan terbuka? Ada modus apa?

Seperti diketahui, Kementerian BUMN tampaknya memilih skema backdoor listing dalam pembentukan holding tersebut. Inalum yang belum go public akan langsung menjadi perusahaan terbuka lewat skema mengakuisisi perusahaan yang sudah listed. Jadi nanti Inalum yang akan berstatus sebagai perusahaan publik.

Backdoor listing atau disebut juga masuk bursa lewat jalan belakang ini biasanya dilakukan dengan cara menerbitkan saham baru (rights issue).

Backdoor listing adalah aksi korporasi yang legal di pasar modal. Langkah ini dipilih sebab lebih praktis. Syarat backdoor listing tak serumit perusahaan yang ingin mencatatkan saham perdana atau IPO (Initial Public Offering).

Contoh perusahaan yang pernah backdoor listing di Bursa Efek Indonesia adalah PT Eagle High Plantations Tbk (BWPT) yang dibeli Grup Rajawali milik Peter Sondakh, PT Hanson International Tbk (MYRX) dan PT Rimo International Lestari Tbk (RIMO) yang dibeli Benny Tjokrosaputro. Yang terbaru, PT Indonesia Air Asia (IAA) berniat masuk bursa lewat PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk (CMPP).

Bagaimana dengan kontrol negara pasca terbentuknya holding?

Menurut Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN Hambra kepada Republika, Sabtu (18/11), segala hal strategis yang dilakukan oleh perusahaan anggota holding tetap dalam kontrol negara sama posisinya dengan sebelum menjadi anggota holding, termasuk yang terkait hubungan dengan DPR apabila akan diprivatisasi.

Perubahan nama dengan hilangnya ‘Persero’ juga tidak memberikan konsekuensi hilangnya kendali negara dan kewenangan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Sinergi BUMN pertambangan ini juga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan kekuatan finansial, sehingga memudahkan pengembangan usaha khususnya di bidang hilirisasi.

Foto: Penjualan BUMN bukan ide yang baik untuk mendapatkan uang. (ist)

Keuntungan dan kerugian

Empat perusahaan dilebur menjadi satu, tentu dampaknya aset dan modal akan membesar. Begitu juga bila ada kewajiban/utang kepada pihak ketiga. Inipula yang nanti bakal terjadi pada holding BUMN tambang. Namun, ibarat sebuah pernikahan, holding BUMN tambang ini juga harus memiliki tujuan yang jelas, mau dibawa kemana?

Staf Ahli Pusat Studi Energi dan Dosen Universitas Gajah Mada Fahmy Radhi pun mengamininya. Keunggulan holding di antaranya memperkuat struktur permodalan, meningkatkan aset dan efisiensi. Namun, kata Fahmy, pembentukan holding itu harus dilakukan dengan skema dan tujuan yang jelas.

“Holding harus jelas, enggak boleh grasak-grusuk. Jokowi memerintahkan holdingnisasi semua BUMN, Rini (menteri BUMN) gerak cepat dan beri tugas, holding energi sudah dalam proses,” ujarnya saat itu.

Fahmy mencontohkan, salah satu holding yang tidak jelas arahnya yakni dalam sektor energi yang melibatkan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PT Pertamina. Hal itu dikatakannya sebagai sebuah penyederhanaan saja. “Holding ini hanya simplifikasi (penyederhanaan), caplok PGN sebagai anak usaha Pertamina. Kalau benar begitu, hakekat holding salah tujuannya, sangat naif Rini Soemarno,” pungkasnya.

Pengamat Hukum Sumber Daya Alam dari Universitas Tarumanegara, Ahmad Redi berpendapat, pembentukan holding BUMN pertambangan, berpotensi melahirkan tiga masalah krusial.

Pertama, dengan dihapusnya status persero pada tiga BUMN tadi maka upaya intervensi pemerintah dan pengawasan DPR akan berkurang. Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

“Walaupun dalam keterangannya pemerintah mengklaim negara masih memiliki peran dalam pengawasan, tapi jelas upaya tadi tidak akan bisa secara langsung atau bakal bertingkat. Ini karena kepemilikan saham Antam, Timah dan Bukit Asam akan berada di bawah Inalum lantaran status persero mereka telah dihapus,” terang Redi, Kamis (16/11) yang dirilis laman Inilah.com.

Masalah krusial kedua adalah masuknya sejumlah kepentingan seiring dengan perubahan status tiga BUMN tadi. Dengan tidak lagi menjadi BUMN, manajemen Antam, Timah dan Bukit Asam tidak memiliki kewajiban dan tanggungjawab yang langsung terhadap pemerintah dan DPR.

“Ini akan menjadi lahan baru dan memunculkan praktik mafia pertambangan baru. Padahal saat ini pengawasan dan kinerja tiga BUMN tadi terbilang ketat karena diawasi pemerintah, DPR dan investor karena ketiganya adalah emiten,” imbuh Redi.

Adapun masalah ketiga yang juga berpotensi timbul adalah menurunnya kontrol rakyat terhadap kinerja dan posisi keuangan tiga BUMN tadi. Di mana penurunan kontrol tadi merupakan dampak negatif dari berkurangnya fungsi pengawasan DPR.

“Contohnya pemberian PMN yang dulu bisa langsung diawasi oleh DPR dan rakyat karena ketiga BUMN tadi masih berstatus persero. Tapi kalau persero dihapus, kita tidak akan bisa mengawasi langsung. Bahkan kalau Inalum mau menjual saham Antam, Timah dan PTBA ke asing pun tidak harus mendapatkan izin dari DPR kalau persero mereka dihapus,” katanya.

Redi mendesak pemerintah menghitung ulang cost and benefit dari wacana pembentukkan holding BUMN pertambangan.

“Apalagi saat ini kinerja Antam dan Bukit Asam sedang bagus. Sebenarnya muara dari masalah holding BUMN itu ada di PP 72/2016. Aturan ini jelas berbahaya bagi perusahaan negara karena rakyat bisa kehilangan perusahaan yang potensial,” tutupnya.

Terkait wacana pembentukan holding pertambangan itu, DPR dalam waktu dekat akan meminta Menteri BUMN Rini Soemarno untuk menjelaskannya. Melalui anggota dewan inilah, rakyat menitipkan mata, telinga dan harapan agar wakil rakyat tidak tumpul dalam melakukan pengawasan terhadap aset negara.

Bila holding BUMN ini membawa kemaslahatan untuk rakyat harus didukung, sebaliknya harus dicegah bila hanya pat gulipat untuk memoroti kekayaan negara. Jangan sampai terulang lagi, aset strategis berpindah tangan, lolos dari pengawasan DPR. (maida)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.