Senin, 23 November 2020

Rencana Menteri ESDM Sederhanakan Meteran Listrik Disindir DPR

Rencana Menteri ESDM Sederhanakan Meteran Listrik Disindir DPR

Foto: Anggota Komisi VI Bambang Haryo Soekantono (Danang)

Jakarta, Swamedium.com – Rencana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasiun Jonan yang akan menyederhanakan meteran listrik dari 1300-2200 menjadi 4400 Watt mendapat cibiran dari DPR. Bahkan atas usulan tersebut Jonan dinilai tak pantas menjadi menteri ESDM.

“Hampir di setiap Negara Menteri ESDM selalu mengusulkan penghematan Energi. Lah ini di Indonesia malah menyarankan pemborosan energi,” kata Anggota DPR Komisi VI Bambang Haryo kepada Swamedium.com, Senin (20/11).

Bambang menilai dengan kenaikan daya meteran yang diusulkan tersebut, maka pemerintah mendorong masyarakatnya untuk boros menggunakan listrik.

“Sebab dengan daya yang begitu besar maka masyarakat cenderung menggunakan listrik yang besar pula,” jelas anggota DPR Fraksi Gerindra ini.

Dia pun membandingkan pemerintahan saat ini dengan pemerintahan Soeharto dan Habibie yang meminta agar masyarakat hemat menggunakan energi.

“Lah kok sekarang masyarakat malah disuruh boros. Saran saya dicopot saja menteri ESDM ini,” tegasnya

Diketahui sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan bahwa Indonesia memang akan memiliki kapasitas listrik terpasang hingga 40 ribu megawatt (MW) pada 2025 yang harus diserap pelanggan.

Namun dia memastikan bahwa kebijakan penyederhanaan pelanggan yang disertai peningkatan daya, tidak membebani masyarakat, karena tidak ada kenaikan tarif listrik. Sementara biaya penambahan daya akan ditanggung oleh PT PLN (persero).

“Begini, 40 ribu MW ini listrik mau ditujukan untuk ke siapa saja? Apakah hanya untuk industri atau perusahaan besar, atau untuk dunia usaha saja? Untuk masyarakat pengguna semuanya. Makanya ini kita naikan dayanya, supaya masyarakat juga kalau ingin menikmati listrik lebih banyak bisa,” kata Jonan di Jakarta, Selasa (14/11) lalu.

Jonan menuturkan pasokan listrik hingga 40 ribu MW itu berasal dari program 35.000 MW yang digagas Presiden Joko Widodo dan program listrik era sebelumnya yakni fast track program (FTP) pertama dan kedua. Dia mengungkapkan peningkatan pasokan listrik tersebut diimbangi dengan penyerapan konsumsi. Upayanya dengan mendorong masyarakat menikmati listrik lebih banyak melalui peningkatan daya. (Dng)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.