Senin, 23 November 2020

Revisi PMK 118/2016, Kemenkeu Disebut Gampang Ubah Aturan Demi Kejar Pajak

Revisi PMK 118/2016, Kemenkeu Disebut Gampang Ubah Aturan Demi Kejar Pajak

Foto. Menkeu Sri Mulyani revisi aturan pajak untuk kejar target penerimaan pajak yang baru tercapai 70%. (ist)

Jakarta, Swamedium.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118 Tahun 2016 layaknya program pengampunan pajak (tax amnesty) jilid IV. Revisi itu mengindikasikan pemerintah tidak konsisten membuat aturan, sehingga dikhawatirkan menggerus kepercayaan rakyat yang akan berdampak pada lesunya minat belanja karena ada persepsi pajak agresif.

Seperti diketahui, pemerintah telah menjalankan program pengampunan pajak sebanyak tiga kali dan mengisyaratkan tidak akan ada lagi program serupa. Tak heran, revisi aturan itu menyulut polemik di masyarakat karena ternyata ada program tax amnesty lagi.

Pengamat perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, ada beberapa latar belakang revisi PMK 118/2016. Mulai dari jumlah peserta tax amnesty yang tak maksimal, kantong penerimaan yang belum terisi penuh, hingga memfasilitasi masyarakat yang masih ragu membayar pajak.

“Ada wajib pajak yang tetap ingin patuh, tapi takut karena tahu ada tax amnesty, tapi awalnya tidak aware (peduli),” ujar Prastowo, Minggu (19/11) yang dirilis CNNindonesia.

Dengan berbagai latar belakang itu, dia melihat, kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kali ini akan menuai kontroversi, terutama dari para wajib pajak yang sudah patuh mengikuti tax amnesty.

Sebab, sebelumnya pemerintah seolah memperingatkan wajib pajak dengan menyebut bahwa tax amnesty yang dilaksanakan dalam tiga periode merupakan ajang pengampunan satu-satunya. Namun, kini rupanya masih ada pengampunan, meski tak seringan tarif pajak yang harus dibayarkan saat tax amnesty dulu yang hanya sebesar 2 persen, 3 persen, hingga 5 persen.

Hal itu, dinilainya mengkhawatirkan masyarakat lantaran kebijakan pemerintah tak konsisten dan mudah berubah-ubah hanya demi mengejar pajak dari masyarakat dan perusahaan. Bahkan, dampak lain dari kebijakan ini, yakni bisa menimbulkan distorsi bagi masyarakat.

“Distorsinya lebih ke masalah pertumbuhan ekonomi, misalnya konsumsi dan daya beli masyarakat. Pasca tax amnesty, orang memang agak khawatir untuk belanja karena ada persepsi pajak agresif,” jelasnya.

Tidak matang

Kepala Bidang Kebijakan Publik Apindo Danang Girindrawardana Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai, revisi aturan ini juga memperlihatkan dengan jelas bahwa pemerintah tidak menyiapkan kebijakan dengan matang. Pengusaha dan masyarakat khawatir lantaran seolah pemerintah hanya mengejar penerimaan saja.

“Terlihat seperti pemerintah galau dengan kebijakannya sendiri. Ini tentu berdampak pada masyarakat,” kata dia.

Di sisi lain, ada peluang bagi wajib pajak, khususnya dari kalangan pengusaha, untuk terus memperbaiki tingkat kepatuhan dan pembayaran pajak. Dia berharap, revisi aturan ini menjadi yang terakhir dan selanjutnya pemerintah bisa membuat kebijakan dengan lebih matang.

Seperti diketahui, Kementerian Keuangan merevisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Revisi itu memberi peluang bagi WP, termasuk yang tidak mengikuti program amnesti pajak untuk mengungkapkan sendiri harta yang belum dilaporkan sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

“Kami memberikan kesempatan bagi WP baik yang mengikuti tax amnesty maupun tidak mengikuti untuk terus-menerus memperbaiki compliance (penyesuaian) dengan mengungkapkan sendiri harta yang belum dilaporkan dalam surat pernyataan serta surat pemberitahuan (SPT) tahunan dengan membayar pajak penghasilan (PPh) sesuai tarif,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta, di awal pekan.

Dengan begitu, harta yang dilaporkan secara sukarela oleh WP dianggap sebagai tambahan penghasilan yang dikenai tarif PPh final. Tarif tersebut, sambung Menkeu, diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan PPh Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap sebagai Penghasilan. Perincian tarif PPh final yakni PPh badan 25%, PPh orang pribadi (OP) 30%, dan WP tertentu 12,5%.(*/maida)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.