Jumat, 27 November 2020

Terbitkan Aturan Bisa Bebas Lego Aset Negara, Presiden Bisa Dimakzulkan

Terbitkan Aturan Bisa Bebas Lego Aset Negara, Presiden Bisa Dimakzulkan

Foto. PT Freeport Indonesia mengulur-ulur waktu soal kesepakatan divestasi 51% sahamnya ke pemerintah Indonesia. (ist)

Jakarta, Swamedium.com – Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) 72/2016 yang menggantikan PP 44/2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dan Perseroan Terbatas. DPR, menurut Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Zulfan Lindan akan mengajukan hak interpelasi karena PP itu dinilai sangat berbahaya dan melanggar konstitusi.

Dalam PP itu terdapat pasal yang aneh dan bahaya karena memberi legitimasi pemerintah untuk menjual BUMN tanpa perlu minta restu DPR. PP ini dinilai menjadi kesalahan baru pemerintahan Presiden Jokowi yang memberi peluang aset negara bisa diberikan ke swasta tanpa sepengetahuan DPR.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Zulfan Lindan menilai, penerbitan PP tersebut telah menutup pintu pengawasan DPR terkait PMN ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dilakukan oleh pemerintah pusat tanpa melalui mekanisme APBN.

Terlebih PP 72/2016 lahir tanpa ada proses diskusi dengan legislatif. Bahkan, salah satu rekan kerja Zulfan di Senayan menaruh kecurigaan ada pihak yang sengaja mengaburkan Pasal 2A PP tersebut agar bisa mendapat persetujuan Presiden Joko Widodo.

“Ada kawan bilang ini Presiden tahu nggak ya, bahwa ada pasal itu. Mohon maaf, Presiden kita ini kan sibuk, banyak pekerjaan, tiba-tiba disodorkan, ‘ini sudah bagus Pak’. Ternyata ada pasal yang bahaya. Nah, ini saya khawatirnya tidak di declare secara terbuka dan transparan, secara jujur kepada Presiden,” ujar Zulfan.dalam sebuah diskusi tentang BUMN di Jakarta, akhir pekan ini yang dirilis laman Viva.co.id.

Dia menambahkan, pihaknya bakal mengajukan hak interpelasi kepada pemerintah terkait latarbelakang penerbitan PP tersebut.

Hak Interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurutnya, perlu ada kajian serius mengenai PP yang mendelegasikan pemerintah bisa menjual saham dari BUMN.

“PP ini perlu dijelaskan. Harus ada kajian serius, supaya tidak dibilang makar nantinya. Jadi yang tidak boleh dirubah itu Al-Quran dan Alkitab, kalau PP bisa dirubah,” ujar Zulfan.

Sebelumnya, Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagyo mempertanyakan perubahan PP 4/2005 menjadi PP 72/2016. Mencermati isinya, jelas-jelas banyak keanehan. Pemerintah akan sangat leluasa untuk melakukan perpindahan saham di BUMN karena tanpa perlu persetujuan DPR.

“Jika dilihat kontennya ada dua hal bermasalah. Pertama klausul perubahan kekayaan negara. Dalam PP ini, setiap perpindahan aset negara ke BUMN lain atau Perusahaan Swasta, itu tanpa harus persetujuan DPR,” kata Agus.

Menariknya, perubahan PP ini masih banyak yang belum tahu termasuk kalangan politisi di Senayan. Bisa jadi, langkah ini dilakukan diam-diam.

Dalam PP tersebut, tertulis di pasal 2A yakni: (1) Penyertaan Modal Negara yang berasal dari kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d kepada BUMN atau Perseroan Terbatas lain, dilakukan oleh Pemerintah Pusat tanpa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

“Maksudnya, ketika ada perpindahan kepemilikan saham yang dimiliki negara dalam hal ini BUMN ke perusahaan lain ataupun pengalihan saham melalui Penyertaan Modal Negara ( PMN) maka tidak melalui mekanisme APBN. Jadi pengalihan saham melalui PMN bisa dilakukan pemerintah kapan saja tanpa wewenang DPR,” kata Agus.

“Lho ini sangat berbahaya. Kita masih ingat kasus penjualan Indosat. Ketika itu, tanpa persetujuan DPR, maka BUMN bisa saling bergabung dan berpindah tangan kepemilikannya,” ungkap Agus.

Tabrak aturan

Menurut Agus, aturan ini jelas bertabrakan dan melanggar aturan tentang kekayaan negara. Segala saham yang masuk dalam kekayaan negara, pengambilalihan ataupun perubahan status kepemilikan harus persetujuan DPR. “PP ini sendiri bertentangan dengan Undang-Undang Keuangan Negara, UU Nomor 17 Tahun 2003,” tegasnya.

Disebutkan bahwa bentuk penyertaan modal negara dari APBN bisa berupa saham milik negara di BUMN atau di PT. Maka, sesuai dengan UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, bila berasal dari APBN harus melalui persetujuan DPR.

Agus memandang, aturan ini menjadi kesalahan baru pemerintahan Presiden Jokowi. Intinya, sambung Agus aset negara bisa diberikan ke swasta. “Ini blunder. Bisa langsung dilakukan Judicial Review (peninjauan kembali) atas aturan tersebut,” tambahnya.

“Kemudian dalam aturan tersebut, sama saja pemerintah memperlakukan perusahaan swasta untuk dapat menguasai Sumber Daya Alam Indonesia,” imbuhnya.

Secara konten, PP itu bertentangan dengan UU lainnya dan secara substansi berbahaya karena membuka peluang pengalihan kekayaan negara, mengubah BUMN jadi swasta tanpa kendali DPR. (*/maida)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.