Selasa, 01 Desember 2020

YLKI Duga Penyederhanaan Golongan Listrik Trik Alihkan Beban ke Rakyat

YLKI Duga Penyederhanaan Golongan Listrik Trik Alihkan Beban ke Rakyat

Foto. Program penyederhanaan golongan daya listrik diduga akal akalan PLN karena kelebihan pasokan listrik. (ist)

Jakarta, Swamedium.com- Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mencurigai Program Penyederhanaan Golongan Listrik hanya siasat pemerintah yang kelebihan pasokan listrik. Program ini dinilai YLKI akan membebani masyarakat dengan berbagai biaya, termasuk formula pemakaian minimal yang membuat tagihan listrik bakal meningkat.

“Pemerintah getol membangun pembangkit listrik 35 ribu megawatt sehingga PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengalami kelebihan pasokan energi listrik,” kata Tulus, di akhir pekan ini yang dikutip laman republika.

Tulus mengatakan, kelebihan pasokan energi listrik ini terjadi karena pemerintah sedang banyak membangun pembangkit listrik. Di sisi lain, penggunaan listrik menurun disebabkan banyak sektor industri yang lesu akibat lemahnya daya beli.

Tulus menduga PLN terjerat pembelian listrik dari produsen listrik swasta. Beban kelebihan pasokan dan kontrak pembelian listrik swasta itu kemudian dialihkan ke masyarakat sebagai konsumen listrik.

Menurut Tulus, penyederhanaan tarif listrik justru akan membebani masyarakat dengan berbagai biaya untuk mengganti instalasi listrik di rumahnya dan sertifikat laik operasi yang lebih mahal. Belum lagi formula pemakaian minimal yang akan membuat tagihan listrik konsumen meningkat setelah kebijakan penyederhanaan tarif listrik diberlakukan.

“Misalnya, pemakaian minimal listrik berdaya 1.300 VA adalah 88 kWh yang harus dibayar Rp 129 ribu. Bila harus naik menjadi 5.500 VA dengan pemakaian minimal 220 kWh, maka yang harus dibayar konsumen minimal Rp 320 ribu,” tuturnya.

Itu sebabnya, Tulus menilai wajar bila wacana penyederhanaan sistem tarif listrik menjadi minimal 5.500 VA membuat masyarakat kebingungan dan marah karena mereka khawatir sistem baru tersebut akan membuat tagihan listrik melambung.

“Daripada menyederhanakan tarif listrik, sebaiknya pemerintah mempercepat rasio elektrifikasi ke seluruh pelosok daerah, terutama bagian Indonesia Timur yang, saat ini masih rendah dan memperbaiki keandalan listrik di daerah yang masih sering padam,” tegas dia. (*/maida)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.