Senin, 23 November 2020

Bila Status Persero BUMN Tambang Hilang, Hak Investor Minoritas Bagaimana?

Bila Status Persero BUMN Tambang Hilang, Hak Investor Minoritas Bagaimana?

Foto. Bursa Efek Indonesia ingin investor minoritas mendapat perlindungan dalam pembentukan holding BUMN tambang.(ist)

Jakarta, Swamedium.com – Rencana pemerintah membentuk holding tambang dengan menghapuskan status persero pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sudah go public akan menghilangkan sebagian hak investor minoritas. Itu sebabnya, pemerintah dinilai perlu berkonsultasi dengan DPR dan melakukan tender offer.

Saat ini, pemerintah berencana menghapus status persero pada tiga perusahaan tambang pelat merah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), yakni PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk. Ketiga BUMN itu rencananya berada di bawah holding BUMN tambang PT Inalum (Persero).

Direktur Utama BEI Tito Sulistio mengatakan, penghapusan status persero akan menghilangkan sebagian hak investor minoritas. Makanya, kata dia, selain perlu konsultasi pada DPR, pengendali baru saham tiga emiten tambang itu juga perlu melakukan penawaran terbuka (tender offer).

“Karena kalau melihat Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 pasal 74 sampai 86, ada 13 pasal, konsultasi ke DPR untuk mengubah perseoran ataupun dijual diperlukan,” papar Tito, Senin (20/11) yang dirilis CNNindonesia.com.

Kewajiban tender offer dipandang perlu karena BEI memiliki kewajiban untuk melindungi hak investor, dalam hal ini investor minoritas.

Kendati demikian, Tito mengaku, mendukung pembentukan holding tambang. Namun demikian, perlindungan terhadap investor minoritas dan pembentukan holding merupakan dua hal yang berbeda.

“Antara minority protection dengan holding yang nanti hasilnya bagus, menurut saya itu dua hal berbeda,” pungkas Tito.

Hak investor minoritas yang bisa hilang jika dibentuk holding, misalnya, hak suara atau hak diikutsertakan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

Sebelumnya, OJK menyebut Aneka Tambang, Timah, dan Bukit Asam tidak perlu melakukan tender offer jika memang tidak ada perubahan pengendali perusahaan. Setelah terbentuknya holding, pemegang saham pengendalinya tetap sama, yaitu pemerintah. Sebanyak 100% saham Inalum dimiliki oleh pemerintah. (*/maida)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.