Jumat, 27 November 2020

Gubernur Jatim Keluhkan Larangan Pemerintah Pusat Terkait Kebijakan Pengupahan

Gubernur Jatim Keluhkan Larangan Pemerintah Pusat Terkait Kebijakan Pengupahan

Foto: Gubernur Jatim Soekarwo. (Ari/swamedium)

Surabaya, Swamedium.com – Gubernur Jatim Soekarwo mengeluhkan adanya larangan dari pemerintah pusat agar Pemprov tak membuat kebijakan yang berkaitan dengan pengupahan.

“Gubernur, bupati maupun walikota tidak boleh membuat aturan yang bertentangan dengan kebijakan Menteri Tenaga Kerja. Kami tidak memiliki otoritas, melainkan dewan pengupahan,” katanya di Surabaya, Selasa (21/11).

Soekarwo mengatakan kenaikan UMK didasarkan pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi sudah menjadi formula yang tepat.

“Kita telah sepakat dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja RI yang menetapkan kenaikan UMK sebesar 8.71%,” jelasnya.

Terkait dengan disparitas upah, Pakde Karwo sapaan lekatnya, menerangkan bahwa akan dilakukan penyesuaian agar disparitas upah tidak terlalu lebar.

“Disparitas upah yang ada seperti Surabaya dan Lamongan akan diselesaikan antara Apindo dan buruh dengan difasilitasi oleh pemerintah,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPD Konfederasi SPSI Jatim, Achmad Fauzi berharap agar disparitas upah yang ada di Jatim tidak terlalu jauh dan tinggi. Ia mencontohkan, daerah Gresik dan Jember UMK yang ada sangatlah jauh berbeda.

“Saya meminta kepada pemerintah untuk memangkas disparitas upah ini. Kami berjanji akan meningkatkan kualitas dalam bekerja,” tutupnya. (Ari)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.