Sabtu, 28 November 2020

Hindari Konflik Kepentingan, Anies Tolak TGUPP Dibiayai Swasta

Hindari Konflik Kepentingan, Anies Tolak TGUPP Dibiayai Swasta

Foto: Menghindari konflik kepentingan dan menciptakan good governance, Anies menolak Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan dibiayai oleh swasta. (Iqlima/swamedium)

Jakarta, Swamedium.com – Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan memilih menggunakan APBD DKI untuk membiayai Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Anies menuturkan hal tersebut untuk menghindari adanya konflik kepentingan.

“Kalau mereka yang bekerja membantu gubernur menyusun kebijakan, membantu untuk percepatan pembangunan justru dibiayai pihak swasta, maka potensi ada konflik kepentingan itu menjadi tinggi,” kata Anies di Balai Kota Jakarta, Selasa (21/11).

Menurut Anies, biaya dari APBD bisa lebih transparan dibanding jika dibiayai swasta. Anies menyebut lucu jika yang membantu gubernur adalah pihak swasta atau non APBD.

“Dengan cara kita menggunakan dana dari APBD pertanggungjawabannya jelas dan mereka yang bekerja seratus persen untuk Pemprov. Kan lucu secara kepegawaian dibiayai perusahaan swasta, secara keberadaan ada di kantor gubernur,” ujar Anies.

Anies mengatakan biaya TGUPP menggunakan APBD telah sesuai dengan good governance.

“Terus nanti yang bersangkutan bekerja untuk gubernur atau untuk perusahaan swasta bila tidak dibiayai? Itu justru praktik yang tidak sesuai dengan good governance,” katanya.

Sebagaimana data dari situs resmi Pemprov DKI, saat ini anggaran TGUPP sendiri sebesar Rp 28,99. Naik signifikan jika dibandingkan dengan sebelumnya yang sebesar Rp 2,35 miliar. (Ima)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.