Minggu, 29 November 2020

Meski Ada Unsur Pidana, Polisi Hentikan Kasus Viktor Laiskodat

Meski Ada Unsur Pidana, Polisi Hentikan Kasus Viktor Laiskodat

Foto: Viktor Laiskodat. (ist)

Jakarta, Swamedium – Bareskrim Mabes Polri memutuskan tak bisa melanjutkan kasus dugaan ujaran SARA politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) Viktor Laiskodat. Sebab, Viktor disebut memiliki hak imunitas sebagai anggota DPR.

“Itu kita dapat informasi bahwa dia laksanakan pada saat reses dan melaksanakan tugas. Ada surat tugas. Sehingga berlaku hak imunitas diatur Undang-Undang MD3. Itu berarti hak imunitas anggota DPR. Sudah hasil penyelidikan,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Herry Rudolf Nahak saat ditemui wartawan di gedung LIPI, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (21/11).

Dirinya pun menegaskan pihaknya tak bisa melanjutkan penyidika atas kasus tersebut karena ada hak imun yang melindungi viktor.

“Pidananya udah nggak mungkin (disidik) karena imunitas. Bukan nggak ada unsur pidana, tapi ada hak imunitas yang melindungi dia. Pidana mungkin ada, tapi dia anggota DPR,” jelasnya.

Dirinya pun menuturkan saat ini kewenangan penindakan berada di MKD DPR. MKD DPR menangani ada-tidaknya pelanggaran etika sebagai anggota Dewan dalam pidato kontroversialnya.

“Kewenangan ada di MKD, bukan di polisi karena hak imunitas. Jadi MKD yang berhak mengatakan di situ ada pelanggaran etika atau tidak,” tutur Herry.

Sebelumnya, Viktor Laiskodat dilaporkan atas pidatonya yang menyebut sejumlah partai politik mendukung pro-khilafah dan intoleran. Adapun pelapornya adalah Partai Gerindra, PAN, Demokrat, dan PKS.

Viktor dituduh melanggar Pasal 156 KUHP atau UU Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. (*/Dng)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.