Rabu, 25 November 2020

Empat Bank BUMN Juga Lepas Status Persero, Apa Rencana Pemerintah?

Empat Bank BUMN Juga Lepas Status Persero, Apa Rencana Pemerintah?

Foto. Pemerintah akan membentuk holding BUMN sektor keuangan dengan tujuan, antara lain mengatasi masalah pembiayaan perumahan. (ist)

Jakarta, Swamedium.com – Setelah BUMN pertambangan, pemerintah juga akan menghapus status persero 4 bank BUMN dengan menggabungkannya dalam satu induk usaha (holding). Pembentukan holding sektor jasa keuangan itu bertujuan agar masing-masing bank fokus pada spesialisasi bisnisnya dan tidak saling sikut memperebutkan pasar yang sama.

Pembentukan holding itu akan dimulai triwulan pertama 2018 dan kabarnya PT Danareksa (Persero) yang akan menjadi induk usaha. Nantinya, Bank Mandiri akan fokus ke segmen korporasi, BNI ke segmen komersial, BRI ke segmen usaha mikro kecil dan BTN pada perumahan.

Menurut Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Jasa Konsultasi Kementerian BUMN Gatot Trihargo, pembentukan induk usaha perusahaan pelat merah sektor jasa keuangan dapat memperkuat kecukupan modal perbankan untuk memberikan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi masyarakat.

Sebab, nantinya sesama perusahaan holding keuangan bisa saling mencukupi kebutuhan modal satu sama lain. Sehingga, diharapkan dapat memperkuat modal yang dialokasikan untuk pembiayaan perumahan. Holding akan memperkuat peran BTN sebagai perbankan spesialis KPR.

Bila hal ini terjadi, Gatot meyakini, pemberian fasilitas KPR dari BTN kepada masyarakat bisa lebih tinggi dari realisasi tahun-tahun sebelumnya.

“Holding ini sangat urgent (mendesak), contohnya di BTN. Saat ini, BTN baru bisa memberikan pembiayaan kepada sekitar 686 ribu rumah per tahun,” ujar Gatot di awal pekan yang dirilis CNNindonesia.com.

Lebih luas, holding dan penguatan modal penyaluran KPR, diharapkan mampu mempercepat mimpi pemerintah untuk memberikan satu juta rumah setiap tahunnya. Sehingga, dapat pula mempersempit jurang kebutuhan dan ketersediaan (backlog) perumahan yang saat sekitar 13 juta rumah.

“Backlog perumahan ada 13 juta, seharusnya minimal 2-3 juta per tahun. Kalau 3 juta saja baru selesai 5 tahun. Bayangkan, kalau (BTN) hanya 680 ribu per tahun, kapan selesainya? Belum lagi ada bonus demografi bertambah sekitar 70 juta penduduk,” terangnya.

Mimpi lainnya, penguatan permodalan BTN dapat meringankan beban pemerintah yang selama ini masih memberi subsidi KPR melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).(*/maida)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.