Sabtu, 28 November 2020

Nasib Orang-Orang Turunan Indonesia di Kepulauan Sangarani, Filipina

Nasib Orang-Orang Turunan Indonesia di Kepulauan Sangarani, Filipina

Seorang warga Pulau Balut, Filipina, turunan Indonesia, Pidinsia Barahama Pareda, menunggu rilisnya sertifikat kelahirannya. (Mick Basa/Al Jazeera)

Malita, Swamedium.com — Orang-orang Indonesia di Pulau Balut, Kepulauan Sangarani, Davao Occidental, Filipina, memperoleh sertifikat kelahiran untuk pertama kalinya.

“Siapa di antara kalian di sini yang dapat berbicara bahasa Indonesia?” tanya Berlian Napitupulu, seorang konsulat jenderal RI untuk Kota Davao, kepada hadirin sekitar 60 orang.

Ada 16 orang yang mengangkat tangannya. Selebihnya tidak dapat berbicara, selain bahasa lokal Pulau Balut. Beberapa yang lain, salah satunya seorang wanita bernama Pidinsia Barahama Pareda, hanya dapat berbicara bahasa Sangir.

Pidinsia tidak dapat mengingat berapa umurnya. Apa yang ia tahu setidaknya ia lahir pada 1960, tahun itu tertulis pada sertifikat kelahirannya, dokumen yang ia dan lebih dari 100 orang Sangir yang lainnya terima pada 16 November.

Komisi tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi (UNHCR) menyebut orang Sangir, “orang turunan Indonesia” (PID).

Sebelumnya, pejabat lokal menyatakan bahwa orang Indonesia seperti Pidinsia tidak dapat mengajukan sertifikat kelahiran karena mereka bukanlah orang Filipina.

“Disampaikan kepada kami bahwa sertifikat pembaptisan sudah cukup,” kata Pidinsia kepada Al Jazeera.

Bertahun-tahun kemudian, akhirnya pejabat setempat mulai meminta mereka mendaftar. Pada 2005, ketika seorang pemimpin desa menawarkan diri untuk “mengurus” sertifikat kelahiran mereka dengan biaya 3,9 dolar AS per orang, Pidinsia memberikan uang kepadanya.

Akan tetapi, sejak saat itu tidak pernah ada kabar tentang dokumen tersebut, sementara tetangganya sudah lama mendapatkan sertifikat mereka masing-masing.

“Itu sangat menyakitkan,” ungkapnya dalam bahasa Sangir.

Pada hari ia menerima sertifikat kelahirannya, ia ditemani oleh saudara iparnya, Walter Manabung (39).

Pidinsia hampir tidak berbicara dengan bahasa Cebuano dan Filipino, dua bahasa di Filipina, meskipun telah tinggal di Pulau Balut seumur hidupnya.

Kedua orang tuanya pun telah menetap di Pulau Balut jauh sebelum ia lahir. Mata pencaharian mereka ialah memanen kelapa untuk kopra serta memancing seperti halnya sebagian besar orang Sangir Indonesia yang tinggal di Pulau Balut.

Menurut penelitian UNHCR pada 2016, sebanyak 8.745 PID berada di Pulau Balut dan Pulau Sangarani, Kep. Sangarani, Prov. Davao Occidental, Filipina.

Mereka merupakan generasi ketiga orang Indonesia yang leluhur mereka datang dari Kep. Sangihe, Prov. Sulawesi Utara, berdasarkan catatan sejarah.

Satu kisah umum tentang migrasi mereka ke Filipina adalah ketika nenek moyang pelaut menemukan kepulauan tersebut. Mereka kembali ke Sangihe, mengajak keluarga mereka, lalu pergi lagi ke kepulauan itu bersama-sama.

Peristiwa itu terjadi jauh sebelum Indonesia dan Filipina mulai menentukan perbatasan antara keduanya.

Orang-orang Indonesia di Filipina harus memiliki sertifikat registrasi orang asing (ACR) yang memberikan mereka hak menetap di sana.

Pembayaran untuk dokumen itu dilakukan setiap tahun. Hal itu mengharuskan mereka menyeberang dari pedesaan mereka ke Kota General Santos di Pulau Mindanao, yang membuat mereka harus membayar lebih untuk biaya pergi-pulang.

“Dan mereka tidak mampu membayarnya karena mereka tidak memiliki pendapatan tetap. Dan mengapa mereka tidak memiliki pendapatan tetap? Karena mereka tidak memiliki pekerjaan tetap,” terang Berlian.

Menurut Berlian, kurangnya pekerjaan bermuara pada kurangnya dokumen yang layak. “Sungguh. Ini rumit. Dan ini adalah proses yang panjang untuk akhirnya memecahkan masalah mereka.”

Segala upaya untuk menyelamatkan orang-orang itu dari risiko berstatus tanpa kewarganegaraan telah diperkuat pada 2006 ketika pemerintah Indonesia (rezim Presiden SBY) mereformasi Undang-Undang Kewarganegaraan, sehingga mereka yang kehilangan kewarganegaraannya dapat memperolehnya lagi.

Sejak tahun lalu, lebih dari 3.000 orang turunan Indonesia di Filipina telah menetapkan kewarganegaraan mereka.

Pada 2011, departemen keadilan Filipina menerbitkan sebuah rancangan yang mengusulkan bagaimana menentukan orang-orang tanpa kewarganegaraan. Departemen juga meminta bantuan dari UNHCR dalam membuat rancangan sesuai dengan Konvensi 1954.

Setahun kemudian, Filipina sudah memiliki prosedur penetapan kewarganegaraan. Menteri keadilan saat itu yang kini menjadi senator, Leila de Lima, mengatakan, mereka tidak dapat dideportasi.

Kelonggaran Filipina terhadap orang-orang asing tak berdokumen terjadi pada 1930-an. Pada saat itu, pemerintah Filipina yang masih di bawah Amerika Serikat menyambut para pengungsi dari Jerman yang melarikan diri dari holokaus.

Filipina pun membuka pintu bagi para pengungsi Vietnam yang berlayar ke Palawan, Filipina, pada 1990-an.

Meskipun telah menyambut para pengungsi, Filipina berharap mereka akan kembali ke negara masing-masing.

Dalam kasus orang-orang Indonesia di Filipina, Pemerintah melalui Konjen Berlian telah menawarkan transportasi laut gratis bagi siapa saja yang ingin mendapatkan satu tiket sekali perjalanan ke Indonesia.

Menarik sekaligus cukup menggelikan ketika ia menyampaikan segala sesuatunya kepada hadirin, sebagian besar dari mereka sama sekali tidak dapat memahami apa yang ia katakan.

Apalagi, ia menyampaikan tentang pencapaian rezim seperti mengiming-imingi mereka agar mau ikut ke Indonesia.

“Indonesia sudah berubah,” pungkas pria yang baru setahun menjabat sebagai Konjen RI untuk Davao itu. (Pamungkas)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.