Selasa, 01 Desember 2020

Wantim MUI Kecewa dengan Putusan MK soal Aliran Kepercayaan

Wantim MUI Kecewa dengan Putusan MK soal Aliran Kepercayaan

Foto: Wantim MUI keceewa putusan MK soal aliran kepercayaan. (Joko/swamedium)

Jakarta, Swamedium.com – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) Dr. Din Syamsuddin meyatakaan kekecewaannya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas disahkannya penghayat aliran kepercayaan masuk ke dalam kolom agama di KTP.

Hal itu diutarakan Din, lantaran hal tersebut terkait dengan masalah strategis kebangsaan juga menyangkut masalah keumatan yang menurutnya akan menimbulkan kontrovesi.

“Dengan adanya putusan MK, rapat pleno Wantim MUI menyerahkan kepada Dewan Pimpinan MUI untuk mengeluarkan pandangan, dan sikap serta melakukan langkah langkah konkrit, persuasif agar keputusan MK tidak membuat dampak luas dan negatif dalam kehidupan bangsa pada umat islam,” kata Din, di Kantor Pusat MUI, Jakarta, Rabu (22/11) sore .

Namun secara resmi, dalam rapat pleno yang digelar Wantim MUI yang dihadiri sejumlah pimpinan ormas Islam, dan tokoh serta ulama nasional, tidak mengeluarkan pernyataan sikap baik tertulis maupun secara resmi terkait dengan putusan MK tersebut.

“Secara resmi dan tertulis kami tidak mengeluarkan sikap secara khusus, tapi jelas kami kecewa dan menyesalkan terhadap keputusan yang diambil oleh MK tersebut,” lanjutnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, mengenai adanya gugatan Judicial Review ke MK terkait aturan penghayat aliran keagamaan, baik dari pihak pemohon dan termohon maupun dari Majelis Hakim MK, tidak melibatkan pihak lain yang berkepentingan dengan keumatan dan keagamaan seperti dari Kementerian Agama, para ahli dan juga tidak mengundang pimpinan ormas Islam. Bahkan disinyalir hal tersebut dilakukan secara diam-diam.

“Dibahas MK (penghayat aliran kepercayaan) nyaris diam diam. Kami mensinyalir adanya gelagat dan gejala mengenai pendistorsian dan defiasi terhadap tafsir mengenai konstitusi yang bertentangan dengan kesepakatan nasional yang telah ada. Tafsir konstitusi yang diberikan itu tidak boleh dimaknai dengan semena-mena. Jadi tafsir harus dikaji secara historis juga. Saya kira dari dulu hal ini sudah mendapat persetujuaan dari konsensus nasional, bahkan dari founding father Indonesia,” papar Din.

Mantan Ketua Umum PP Muhamadiyan itu juga mempertanyakan dasar hukum konstitusi atau Undang-undang manakah yang menjadi sandaran klausul Judicial Review tersebut.

“Ini kan, jadi keliru namanya, sudah ada aturannya. TAP MPR No 04 Tahun 1978, bahwa aliran kepercayaan itu bukanlah agama dan tidak bisa disetarakan dengan agama, Maka klausul yang digunakan dalam Pasal 29 UUD 1945 ayat (1) atau (2), tentang memberi kebebasan kepada warga negara untuk menunaikan dan melakukan peribadatan sesuai dengan agama dan kepercayaan itu, dapat disimpulkan agar kembali pada agama,” tegasnya. (Jok)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.