Minggu, 22 November 2020

Hentikan Kasus Viktor, Dirtipidum Bareskrim Polri Terancam Dilaporkan

Hentikan Kasus Viktor, Dirtipidum Bareskrim Polri Terancam Dilaporkan

Foto: Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Harry Rudolf Nahak. (ist)

Jakarta, Swamedium.com — Tim kuasa hukum pelapor Viktor Bungtilu Laiskodat, Mangapul Silalahi mengatakan, akan melaporkan Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Harry Rudolf Nahak. Pasalnya, Nahak menyatakan menghentikan penyidikan kasus ujaran kebencian politikus Nasdem itu pada Selasa (21/11) lalu.

“Pertama kami akan melaporkan dir ini atas pernyataannya dan ketidakadaan BAP dan pelanggaran terhadap perkap (peraturan kapolri) karena tidak ada gelar perkara,” kata Mangapul di Bareskrim Polri, Rabu (22/11) kemarin.

Mangapul pun menjelaskan kepada siapa saja laporan tersebut akan dilakukan.

“Kami akan laporkan ke Komisi III (DPR), Kompolnas, termasuk ke Komnas HAM dan Ombusman yang akan segera kami lakukan,” jelas dia.

Selain itu, Mangapul mengungkapkan, hingga kini pihaknya belum melihat Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) kasus tersebut. Dirinya mengaku, mengetahui penghentian kasus itu melalui pernyataan Nahak di media.

Nahak sendiri mengungkapkan alasan penghentian penyelidikan lantaran Viktor memiliki hak imunitas sebagai anggota DPR.

“Itu kita dapat informasi bahwa dia laksanakan pada saat reses dan melaksanakan tugas, ada surat tugas. Sehingga berlaku hak imunitas diatur UU MD3. Itu berarti hak imunitas anggota DPR,” kata Nahak.

Mengetahui pernyataan Nahak itu, Mangapul pun menepisnya. Menurut dia, Ketua Fraksi Nasdem DPR RI itu tidak sedang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai UU MD3.

“Artinya tidak melekat hak imunitasnya, artinya bisa dipidana. Jangan memutar-mutar logika hukum lah,” ucapnya.

Seperti diketahui, Viktor Bungtilu Laiskodat dilaporkan atas dugaan ujaran kebencian dan permusuhan terkait pidatonya di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 1 Agustus lalu. Pidato Viktor di NTT tersebut pun viral di dunia maya.

Dalam video tersebut, Viktor diduga menyebutkan ada empat partai yaitu Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN yang mendukung radikalisme dan intoleransi karena menolak Perppu Ormas. (*/ls)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.