Senin, 23 November 2020

Gubernur dan DPRD Jabar Siap Garap Perda Pencegahan Pornografi

Gubernur dan DPRD Jabar Siap Garap Perda Pencegahan Pornografi

Foto: Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat , Ineu Purwadewi Sundari. (Ariesmen/swamedium)

Bandung, Swamedium.com – Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat , Ineu Purwadewi Sundari mengatakan akhir-akhir permasalahan pornografi sudah sangat mengkhawatirkan. Oleh karenanya, perlu payung hukum berupa peraturan daerah agar masalah tersebut bisa dicegah dan ditanggulangi.

Usulan pembuatan Raperda sudah disampaikan Gubernur Jabar ke DPRD Jabar dan kemarin telah digelar sidang paripurna DPRD Jabar dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar Gubernur Jawa Barat tentang Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Pornografi.

“Insya Allah, Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Pornografi bisa segera disahka,” kata Ineu kepada Wartawan saat ditemui di Gedung DPRD Jabar, Kamis (23/11).

Dikatakannya, saat ini seluruh anggota DPRD Jabar sedang menggodok beberapa Raperda yang terbagi dalam Pansus V, Pansus VI dan Pansus VII. Disamping itu, saat ini kita juga sedang membahas dan menyusun RAPBD 2018, dan pada minggu pertama Desember nanti seluruh anggota Dewan akan melaksanakan kegiatan reses.

Namun, ditengah kesibukan anggota Dewan, sambung Ineu, pihaknya berharap Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Pornografi dapat selesai dan disahkan menjadi Perda akhir tahun 2017 atau paling lambat diawal tahun 2018.

Ineu juga menjelaskan seberapa penting Perda Pencegahan dan Penanggulangan Pornografi harus disusun pihaknya bersama Pemprov Jabar.

“Ya, sangat penting karena masalah pornografi sudah sangat mengkhawatirkan. Bahkan, akhir-akhir makin marak pornografi dan akses informasi di dunia maya begitu mudah didapatkan termasuk masalah pornografi sehingga kami memandang ketika ada usulan raperda dari eksekutif kita dukung,” ujarnya.

Dijelaskan Ineu, Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Pornografi merupakan turunan dari Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan sebagai peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerinta (PP) untuk level pusat, sedangkan di tingkat Daerah berupa Perda. (Ris)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.