Senin, 23 November 2020

Kebijakan Bebas Visa Datangkan Penjahat Impor, Pemerintah Diminta Evaluasi

Kebijakan Bebas Visa Datangkan Penjahat Impor, Pemerintah Diminta Evaluasi

Foto. Pengedar narkoba jaringan internasional asal China ditangkap di ruko Kalideres, Jakarta Barat. (tribunnews)

Jakarta, Swamedium.com – Komisi I DPR RI akan meminta pemerintah mengevaluasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan kepada 167 negara karena disinyalir memicu dampak negatif yang merugikan negara dibandingkan mendatangkan devisa. Ada negara yang memanfaatkan kebijakan bebas visa itu untuk kepentingan kejahatan, seperti kriminalisasi dan peredaran narkoba.

Seperti diketahui, Pemerintahan Jokowi-JK telah menerapkan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan dan memberikannya kepada 167 negara. Target utama kebijakan ini untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, sehingga mendatangkan devisa bagi negara. Namun, kebijakan ini dnilai tidak mendatangkan wisatawan secara signifikan malah menambah masalah bagi negara.

“Secara umum, evaluasi yang kita peroleh dan masukan dari masyarakat, berita dan informasi yang diperoleh, selama ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah wisatawan tidak cukup signifikan,” jelas Andreas Hugo Pareira usai rapat internal Panja Kebijakan Bebas Visa Komisi I DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, yang dirilis laman dpr.go.id.

Andreas mengatakan, dampak dari kebijakan bebas visa ini, justru muncul dari kemudahan-kemudahan yang diperoleh bagi orang asing untuk memasuki wilayah Indonesia. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan Komisi I DPR RI membuat Panja Kebijakan Bebas Visa, untuk kemudian melakukan evaluasi berdasarkan temuan-temuan di lapangan.

“Kami sedang membahas, dan mengukur kebijakan ini yang sifatnya negara per negara. Misalnya mengevaluasi pada negara yang dengan kebijakan ini membawa dampak positif. Peningkatan wisatawan terjadi, kriminalitas, transnational crime dari negara tersebut tidak terjadi. Itu positif,” tuturnya.

Komisi I DPR RI, menurut dia, akan meminta pemerintah memberikan catatan kuning, bahkan membatalkan fasilitas bebas visa negara yang termasuk dalam 167 negara yang bebas visa itu jika malah meningkatkan kriminalitas daripada menambah jumlah wisatawan.

“Jadi kami masih membahas, untuk metode pelaporan. Dengan demikian, evaluasi itu bersifat tidak seluruhnya dibatalkan, tetapi negara per negara. Dengan data yang bisa dipertanggungjawabkan mengapa dicabut, mengapa dilanjutkan dan mengapa perlu dievaluasi. Kalau negara yang menguntungkan Indonesia sesuai dengan target pemerintah, justru kita dorong,” tambah politisi asal dapil NTT itu. (*/maida)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.