Selasa, 01 Desember 2020

KPAI: Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Makin Memprihatinkan

KPAI: Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Makin Memprihatinkan

Foto: Ilustrasi (ist)

Jakarta, Swamedium.com – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat semakin hari kekerasan terhadap anak dilingkungan pendidikan semakin memprihatinkan,

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti menjelaskan data kekerasan di sekolah dari berbagai sumber menunjukkan bahwa kekerasan terbanyak berasal dari dewan pengajar.

Diantaranya 84% siswa pernah mengalami kekerasan di sekolah (7 dari 10 siswa), 45% siswa laki-laki menyebutkan bahwa guru atau petugas sekolah merupakan pelaku kekerasan, 40% siswa usia 13-15 tahun melaporkan pernah mengalami kekerasan fisik oleh teman sebaya.

75% siswa mengakui pernah melakukan kekerasan di sekolah, 22% siswa perempuan menyebutkan bahwa guru atau petugas sekolah merupakan pelaku kekerasan, dan 50% anak melaporkan mengalami perundungan (bullying) di sekolah.

“Berdasarkan kondisi maraknya kekerasan di pendidikan, maka Bidang Pendidikan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) menyelenggarakan FGD (Focus Group Disscussion) bertema Kekerasan di Pendidikan dan kritisi terhadap Instruksi Gubenur DKI JAKARTA No 16/2015 ttg penanganan dan pencegahan kekerasan di satuan pendidikan,” ujar Retno dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (23/11).

Adapun dalam acara FGD yang sudah berlangsung tanggal pada 21 November 2017, lalu dihadiri yaitu Pratiwi (LBH Jakarta), l Dina Haryana (Yayasan SEJIWA) dan Prof. Melanie Sadono Djamin dari Gerakan Nasional Anti Bullying (GENAB)

Selain itu acara FGD juga dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian PPPA, Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Komnas Perempuan, P2TP2A Jakarta, Dinas PPA DKI Jakarta, Komnas PA, LPAI, Save The Children, YNPN, FSGI, Rumah FAYE, Sayangi Tunas Cilik, perwakilan sekolah swasta dan negeri (SD sampai SMA/SMK).

Kemudian hasil dari FGD tersebut mendorong agar KPAI melakukan advokasi atas INGUB No. 16/tahun 2015, karena berdasarkan analisis bersama dalam FGD menyepakati, bahwa sudah selayaknya Pemerintah DKI Jakarta melakukan revisi atas Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Bullying serta Kekerasan di Lingkungan Sekolah dan menyesuaikannya dengan peraturan perundang-undangan di atasnya yakni Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan dan UUPA.

“KPAI akan melakukan advokasi terkait dorongan revisi INGUB No 16/2015. KPAI menyadari bahwa pengaturan yang holistik dan taat nilai serta prinsip HAM pastilah akan melahirkan kebijakan yang sejalan dengan sekolah ramah anak dan juga ramah hak asasi manusia. Sebab anak sejak dini harus dibukakan pemahamannya bahwa ia harus menghargai sesamannya manusia dan hal tersebut harus dimulai pula oleh pemerintah dari kebijakannya yang memanusiakan manusia,” pungkas Retno. (Yog)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.