Minggu, 22 November 2020

Dinilai Langgar Konstitusi, Komisi VI DPR Tolak Rencana Holdingisasi BUMN

Dinilai Langgar Konstitusi, Komisi VI DPR Tolak Rencana Holdingisasi BUMN

Foto. Komisi VI DPR RI menolak rencana holdingisasi BUMN sebelum PP N0/72/2016 direvisi. (ist)

Jakarta, Swamedium.com – Komisi VI DPR RI minta pemerintah menyetop rencananya melakukan holdingisasi BUMN (Badan Usaha Milik Negara) sebelum PP No.72 tahun 2016 direvisi. Rencana pembentukan perusahaan induk (holding) BUMN dengan landasan PP No.72 itu dinilai melanggar konstitusi.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) 72/2016 yang menggantikan PP 44/2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dan Perseroan Terbatas. Dalam PP itu terdapat pasal yang aneh dan bahaya karena memberi legitimasi pemerintah untuk menjual BUMN tanpa perlu minta restu DPR.

“Di dalam PP 72/2016 itu dikatakan bahwa perubahan daripada aset ataupun penambahan kekayaan pemindahan dan sebagainya itu tidak perlu melalui mekanisme pelaporan kepada DPR. Padahal BUMN kan perusahaan negara yang tentu semua perubahan daripada aset, ataupun penjualan saham dan lain-lain itu harus sepengetahuan atau seizin masyarakat yang diwakili oleh DPR,” ujar Bambang Haryo, anggota Komisi VI DPR di Jakarta, Kamis (23/11) yang dirilis Okezone.com.

PP ini dinilai menjadi kesalahan baru pemerintahan Presiden Jokowi yang memberi peluang aset negara bisa diberikan ke swasta tanpa sepengetahuan DPR. Anggota Komisi VI DPR RI Zulfan Lidan sebelumnya mengatakan, kalau DPR berniat akan menggunakan hak interpelasi untuk mempertanyakan masalah ini ke pemerintah.

Seperti diketahui, sektor pertama yang menjadi target pemerintah dalam mengimplementasikan konsep holding BUMN ialah perusahaan-perusahaan negara yang bergerak di sektor pertambangan. Hal ini diketahui melalui rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa pada Senin (29/11), yang akan menghapus status perser di PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk.

Adapun sektor kedua yang akan menyusul diterapkannya konsep holding BUMN meliputi minyak dan gas bumi, keuangan dan infrastruktur.

Berangkat dari hal itu, lanjut Bambang, pemerintah harus menghentikan rencana holdingisasi BUMN sebelum PP 72/2016 direvisi. “Kalau itu dijalankan terus holding tadi sebenarnya manfaatnya apa? Ini belum dijelaskan kepada masyarakat atau yang diwakili oleh DPR,” jelasnya.

Dia menambahkan, pemerintah harus seksama dan tertib di dalam penerapan administrasi khususnya perihal penggunaan landasan hukum. “Sesuai dengan UU 17/2003 dan UU 1/2004, itu adalah seperti itu. Lapor ke DPR. Jadi kalau tetap dilanjutkan maka menyalahi undang-undang. Jadi ini menyalahi konstitusi,” tegas Bambang. (*/maida)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.