Jumat, 27 November 2020

Jelang Tahun Politik 2018, Program Integrasi Elpiji Subsidi Bingungkan Pemerintah

Jelang Tahun Politik 2018, Program Integrasi Elpiji Subsidi Bingungkan Pemerintah

Foto. Program integrasi distribusi elpiji subsidi belum siap, distribusi elpiji melon di sejumlah daerah tersendat. (*/infojambi.com)

Jakarta, Swamedium.com – Rencana pemerintah mengintegrasikan penyaluran elpiji bersubsidi ke dalam bantuan sosial (bansos) mulai awal tahun depan, salah satunya terkendala data penerima subsidi yang valid. Pelaksanaan program berpotensi molor sehingga alokasi anggaran subsidi elpiji 3 kg tahun depan dikhawatirkan membengkak.

Dengan molornya program tersebut, sebagaimana dirilis CNNindonesia.com, alokasi anggaran subsidi elpiji 3 kg di dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun depan menjadi bengkak.

Sesuai kesepakatan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terbaru, subsidi elpiji tahun depan berkisar Rp41,56 triliun. Bukannya hemat, angka ini justru meningkat 4,03 persen dibandingkan APBNP 2017 sebesar Rp39,95 triliun.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menyayangkan, kenaikan alokasi subsidi tersebut. Bebannya terbilang besar, yakni mencapai lebih dari 40 persen dari rencana alokasi subsidi sesuai kesepakatan Banggar yang sebesar Rp94,53 triliun.

Selain itu, dia melanjutkan, besaran subsidi elpiji di tahun depan sangat kontradiktif dengan semangat penyaluran subsidi tepat sasaran. Tapi, di sisi lain, Bhima memahami, menelaah data yang tepat memang tidak segampang membalikkan telapak tangan.

“Penyaluran tabung gas 3 kg memang sulit dipantau. Kalau diintegrasikan dengan data penerima PKH banyak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang akan terpukul. Karena, basis data UMKM dan PKH berbeda,” ungkap Bhima.

Tak hanya soal data, dia menilai pemerintah sebenarnya berada dalam pusaran dilema jika subsidi tepat sasaran dilakukan tahun depan. Pembatasan ini tentu akan mengundang lonjakan inflasi dari sisi harga-harga yang diatur pemerintah (administered prices).

Terlebih, di tahun depan, pemerintah ingin agar inflasi bisa dijaga di angka 3,5 persen. “Kalau subsidi energinya kecil, nanti inflasinya naik. Sementara, inflasi tak populis di 2018 menjelang Pemilihan Presiden,” terang Bhima.

Berlarut-larut

Sementara itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan, persiapan data butuh tempo yang berlarut-larut, lantaran masih dibutuhkannya pencocokan data.

Elpiji bersubsidi nantinya akan dibeli menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Dengan kartu itu, masyarakat juga bisa membeli beras untuk masyarakat sejahtera (rastra) dan terdaftar sebagai anggota Program Keluarga Harapan (PKH).

Namun data penerima rastra, PKH, dan elpiji bersubsidi ini berbeda-beda. Untuk subsidi elpiji misalnya, pemerintah menggunakan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), di mana subsidi hanya berlaku bagi 25,7 juta kepala keluarga atau 40 persen populasi rentan miskin.

Sementara, masyarakat yang berhak menerima PKH dan rastra masing-masing cuma tercatat 15,5 juta KK dan 10 juta KK. “Dari hitungan kami, ada 10,2 juta KK penerima elpiji yang tak butuh Rastra dan PKH. Berarti, butuh matching (pencocokan) data, 10,2 juta KK ini mau bagaimana?,” ujarnya, belum lama ini.

Senada Khofifah, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Ego Syahrial menuturkan, sampai saat ini, masih belum ada laporan dari Kementerian Sosial ihwal jumlah pasti penerima subsidi tersebut.

“Verifikasi data yang akan diintegrasikan dengan Kemensos masih berproses dengan pemerintah daerah setempat. Validasi datanya sampai saat ini belum siap,” imbuh dia.

TNP2K ternyata memiliki suara berbeda. Kepala Unit Komunikasi dan Pengelolaan Pengetahuan TNP2K Ruddy Gobel menyebut, infrastruktur pembiayaan justru merupakan tantangan terbesar dari integrasi subsidi elpiji melon ke dalam bantuan sosial.

Selain itu, tidak semua agen yang menjadi merchant elpiji bersubsidi memahami penggunaannya.

“Tantangan terbesar untuk integrasi subsidi elpiji dengan bansos di 2018 bukan pada penyiapan data, tapi persiapan infrastruktur pembayaran yang gap-nya cukup besar saat ini. Selain itu, penyiapan merchant yg menyediakan elpji, pencetakan kartu, dan pendistribusiannya,” terang Ruddy.

Oleh karenanya, TNP2K tetap teguh bahwa usulan data penerima subsidi elpiji yang diberikan ke Kemensos adalah 25,7 juta kepala keluarga. Meski begitu, ia tak menyangkal bahwa data tersebut juga memiliki potensi kekeliruan.

Namun jika ada masyarakat yang keberatan tak kebagian elpiji melon, maka pemerintah harus siap membuka bilik pengaduan. “Untuk menangkap dinamika perubahan data, makanya dalam setiap pelaksanaan program selalu disertai mekanisme pengaduan,” ucapnya.

Saat ini, masyarakat mengeluhkan distribusi elpiji melon di sejumlah daerah tersendat. Namun belum diketahui, apakah ini disebabkan oleh integrasi distribusi yang belum jalan atau hal lain. (*/maida)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.