Sabtu, 28 November 2020

Munas NU Nilai Reformasi Agraria Jokowi Belum Berhasil

Munas NU Nilai Reformasi Agraria Jokowi Belum Berhasil

Foto. Reformasi agraria belum sesuai tujuan karena terjebak hanya mengurusi sertifikasi tanah. (ist)

Jakarta, Swamedium.com – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj menilai, agenda pembaharuan agraria tidak berjalan baik karena pemerintah tidak punya komitmen kuat menjadikan tanah sebagai hak dasar warga negara. Reformasi agraria baru terbatas memberi sertifikat tanah, belum ke redistribusi tanah untuk rakyat dan lahan untuk petani.

Ketua Umum PBNU, Said Agil Siradj mengatakan, pemerintah perlu mengawal agenda pembaharuan agraria agar tidak terbatas pada program sertifikasi tanah, tapi juga redistribusi tanah untuk rakyat dan lahan untuk petani.

“Agenda pembaharuan agraria selama ini tidak berjalan baik karena pemerintah tidak punya komitmen kuat menjadikan tanah sebagai hak dasar warga negara. Pemerintah perlu segera melaksanakan program pembaharuan agraria,” kata Said Aqil di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (25/11) yang dirilis merdeka.com.

Seperti diketahui, Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama 2017 resmi ditutup oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Dalam acara tersebut, dihasilkan beberapa rekomendasi untuk pemerintah guna kemajuan bangsa Indonesia, salah satunya di bidang ekonomi.

Menurut dia, untuk menjalankan program tersebut, perlu dukungan instansi militer dan organisasi masyarakat sipil. Sehingga, program pembaharuan agraria bisa berjalan baik dan mencapai target yang diinginkan.

Rekomendasi lainnya, PBNU minta pemerintah memberikan perhatian lebih kepada program pembangunan pertanian dan mempercepat proses industrialisasi pertanian dengan menempuh sejumlah langkah. Di antaranya, pembagian lahan pertanian dan percetakan sawah baru, peningkatan produktivitas lahan, dan perbaikan revitalisasi infrastruktur irigasi.

“Juga proteksi harga pasca panen, perbaikan infrastruktur pengangkutan untuk mengurangi biaya logistik dan pembatasan impor pangan,” jelasnya. (*/maida)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.