Jumat, 27 November 2020

Pergub 186 Tahun 2017, Dasar Hukum Anies Buka Kawasan Monas untuk Kegiatan

Pergub 186 Tahun 2017, Dasar Hukum Anies Buka Kawasan Monas untuk Kegiatan

Foto: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubermur DKI Sandiaga Uno menghadiri Kirab Kebangsaan di silang Monas, Jakarta Pusat. (Bili/swamedium)

Jakarta, Swamedium.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI kembali membuka kawasan Monumen Nasional (Monas). Ditandai dengan digelarnya acara Kirab Kebudayaan dan Tausiyah Nasional di silang Monas, Jakarta pada Ahad (26/11).

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menjelaskan acara tersebut tidak menyalahi aturan lantaran Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 160 Tahun 2017 sudah direvisi menjadi Pergub Nomor 186 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kawasan Monumen Nasional.

“Kami ingin agar masyarakat bisa memanfaatkan dengan optimal dan kembali nyaman berkegiatan di Monas,” tegas Anies disela-sela acara Kirab Kebudayaan.

Anies menjelaskan bahwa ada sejumlah pasal yang diubah. Seperti misalnya pasal 10 yang menjadi inti dari Pergub 186 tahun 2017 tersebut. Pada poin b, disebutkan jika kawasan Monas dapat digunakan untuk acara yang bertujuan untuk kepentingan negara, pendidikan, sosial, budaya, dan agama.

Sebelumnya di pasal 10 Pergub 160 tahun 2017, juga di poin b, peruntukan Monas dituliskan hanya untuk kepentingan negara. Tanpa ada penyebutan peruntukan pada sektor pendidikan, sosial, budaya, dan agama.

Selain itu, ada sejumlah aturan yang ditambah di Pergub 186 tahun 2017. Salah satunya adalah pasal 6 yang menyebutkan bahwa kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah besar harus seizin Gubernur berdasar pada rekomendasi sebuah tim.

Tim tersebut yang nantinya akan menilai & memberikan rekomendasi apakah usulan kegiatan itu diperbolehkan dilakukan di Monas atau tidak. Tim tersebut berangggotakan dari gabungan SKPD terkait, Sekretariat Negara, Polda Metro Jaya, Pangdam Jaya, tokoh masyarakat dan instansi lainnya.

“Mereka di tim ini yang melakukan penilaian kelayakan sebuah usulan kegiatan yg akan menggunakan kawasan monas, lalu tim ini akan memberikan rekomendasi kepada Gubernur apakah diberi izin atau tidak,” tambahnya

Sebelumnya, mantan Gubernur DKI, Djarot Saiful Hidayat sempat mengeluarkan Pergub pada tanggal 13 Oktober 2017 yang melarang Monas sebagai tempat untuk kegiatan budaya, pendidikan, sosial dan agama. (Bil)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.