Senin, 23 November 2020

Ada Saham Dwiwarna, Pemerintah Tak Bisa Seenaknya Jual BUMN

Ada Saham Dwiwarna, Pemerintah Tak Bisa Seenaknya Jual BUMN

Foto: Pemerintah janji pembentukan holding BUMN tak hilangkan peran DPR (ist)

Jakarta, Swamedium.com – Rencana pemerintah menjadikan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) sebagai induk usaha atau holding dari PT Aneka Tambang Tbk, PT Timah Tbk, dan PT Bukit Asam Tbk akan diputuskan pada 29 November. Di holding tersebut, pemerintah memiliki saham dwi warna, sehingga setiap keputusan penting perusahaan tetap wajib konsultasi dengan DPR.

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan, kendati saham pemerintah pada tiga perusahaan tersebut akan dialihkan ke Inalum, pemerintah masih akan menjadi pemegang saham dwiwarna. Dengan demikian, sejumlah kebijakan penting ketiga perusahaan tersebut tetap harus atas persetujuan pemerintah maupun DPR.

“Penunjukkan direksi, walaupun nanti mereka (Antam, Bukit Asam, Timah) di bawah Inalum, tetap wewenang pemerintah,” ujarnya di Jakarta, di akhir pekan yang dirilis CNNindonesia.

Selain penunjukkan direksi, Fajar melanjutkan perubahan anggaran dasar, perubahan struktur modal atau rencana divestasi saham ketiga perusahaan tersebut juga hanya dapat dilakukan melalui persetujuan pemerintah.

“Mereka kalau mau tambah modal, dengan melepas saham juga tetap harus persetujuan DPR,” jelas dia.

Direktur Utama Bukit Asam, Arvian Arifin menegaskan, pengawasan DPR tetap akan dilakukan pada semua perusahaan yang berada di bawah holding BUMN sektor tambang. Rencananya, pengalihan saham akan resmi dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPLSB) yang bakal digelar oleh tiga BUMN tambang pada 29 November mendatang.

“Proses ini sudah diketahui OJK dan BEI dan kami rasa tidak ada kepentingan publik yang terganggu,” imbuhnya.

Menurut dia, pembentukan holding justru akan mendorong kemampuan perusahaan-perusahaan tambang tersebut untuk melakukan ekspansi bisnis, terutama mengembangkan hilirisasi yang tengah getol dilakukan ketiga BUMN tersebut.

“Banyak hal yang akan dilakukan Inalum, Antam, Bukit Asam, dan Timah, yang memerlukan investasi miliaran dolar. Ini akan semakin terbantu dengan pembentukan holding,” terangnya.

Sebelumnya, Corporate Secretary Aneka Tambang Aprilandi Hidayat Setia menjelaskan, meskipun pemerintah telah mengalihkan sahamnya kepada PT Inalum yang menjadikan tiga perusahaan tersebut tidak lagi berstatus BUMN, namun pemerintah masih punya kontrol terhadap PT Antam, PT Bukit Asam, dan PT Timah. Pasalnya, saham yang dialihakn adalah saham seri B, sedangkan pemerintah masih memiliki satu saham seri A atau saham Dwiwarna.(*/maida)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.