Minggu, 29 November 2020

MoU dengan Bapeten, Jatim jadi Pilot Project Penggunaan Tenaga Nuklir

MoU dengan Bapeten, Jatim jadi Pilot Project Penggunaan Tenaga Nuklir

Foto: Gubernur Jatim Dr.H.Soekarwo Bersama Prof.Jazy Eko Setiyanto Kepala Bappeten RI Melakukan Penandatangan Bersama Nota Kesepahaman BAPPETEN RI dengan Pemprov Jatim Di Hotel Bumi Surabaya. (Triwahyudi Ari/swamedium)

Surabaya, Swamedium.com – Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) dan Pemprov Jatim menandatangani MoU untuk melakukan perlindungan dan mengedukasi masyarakat akan bahaya radiasi nuklir. Bahkan, Jatim akan menjadi pilot project dalam pengawasan nuklir di Indonesia.

“energi nuklir bermanfaat bagi umat manusia karena selain efisien, energi ini bisa mengatasi kelangkaan energi. Menurutnya, di Jatim ada energi listrik namun ongkosnya sangat mahal. Kapasitas pembangkit di Jatim sendiri sebesar 8.860 MW yang digunakan untuk memenuhi beban puncak 4.995 MG sehingga surplus energi pembangkit Jatim sebesar 3.865 MW. Surplus ini dimanfatkan untuk memenuhi kebutuhan Jateng, Jabar dan DKI Jakarta sebesar 2.332 MW dan Bali sebesar 334 MW.

“Efisiensi nuklir membuat kita tidak perlu subsidi,” terang Gubernur Jatim Soekarwo di Surabaya, Senin (27/11).

Menurutnya, energi nuklir di Jatim dimanfaatkan untuk tiga hal. Pertama di bidang kesehatan tenaga nuklir biasa dimanfaatkan untuk alat rontgen maupunradio therapy. Di bidang pertanian, tenaga nuklir dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan varietas padi unggul dan murah. Padi jenis ini juga dianggap tahan terhadap organisme pengganggu tanaman.

Kemudian di bidang industri, tenaga nuklir salah satunya dimanfaatkan pada proses irradiasi makanan untuk pengawetan maupun digunakan memeriksa ketebalan kertas pada proses produksi.

“Share industri kita terbesar kedua di Indonesia yakni sebesar 21,08 persen, sehingga pemanfaatan tenaga nuklir di bidang industri sangat penting,” terangnya.

Ketiga hal tersebut, lanjutnya, membuat Pemprov Jatim terus aktif melakukan pengawasan dan menyosialisasikan bahaya nuklir karena menyangkut keselamatan kerja yang menjadi bagian dari UU Ketenagakerjaan.

“Ini masalah serius, tanggungjawab ini tidak bisa diberikan kepada orang lain, tidak ada alasan pemerintah menolak dengan alasan UU belum ada,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bapeten Prof. Dr. Jazi Eko Istiyanto, M.Sc, IPU mengatakan, Provinsi Jatim di Tahun 2017 ini dijadikan sebagai pilot project keselamatan nuklir di Indonesia. Hal ini dikarenakan Jatim sebagai pengguna energi nuklir terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Untuk itu, ia menyambut baik MoU ini yang merupakan usulan dari Pemprov Jatim.

Jazi mengatakan, Bapeten akan melakukan pengawasan dan verifikasi terhadap instansi yang menggunakan tenaga nuklir, salah satunya rumah sakit. Setelah verifikasi, Bapeten akan menempelkan stiker hijau untuk hasil penilaian yang baik, kuning untuk sedang dan merah untuk penilaian kurang.

Menurutnya, saat ini instansi di Jatim yang menggunakan teknologi nuklir sebanyak 368 instansi medik dan 612 sumber radiasi pengion. Serta di bidang industri, ada 135 industri dan 455 izin sumber radiasi pengion. Sedangkan salah satu RS di Jatim yang pernah memperoleh penghargaanSafety Award dari Bapeten adalah RS. Dr. Soetomo.

Ke depan, Jazi menargetkan agar semua RS dan industri di Jatim terverifikasi baik dengan stiker berwarna hijau.

“Untuk itu kami mengharapkan dukungan Bapak Gubernur agar seluruh instansi medik dan industri di Jatim terverifikasi baik,” pungkasnya. (Ari)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.