Sabtu, 28 November 2020

Kemenaker: Upah Minimum Hanya Berlaku Bagi Karyawan Baru

Kemenaker: Upah Minimum Hanya Berlaku Bagi Karyawan Baru

Foto. UMP para pekerja naik tapi kebutuhan naik lebih besar lagi, sehingga pekerja tak kunjung sejahtera (ist)

Jakarta, Swamedium.com – Pengusaha boleh memberikan upah minimum hanya untuk karyawan yang masa kerjanya 0 hingga 1 tahun. Untuk pekerja yang sudah bekerja lebih dari setahun, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) minta pengusaha menggunakan struktur dan skala upah dalam sistem penggajiannya.

Direktur Pengupahan Kemenaker Adriani mengatakan, pemerintah telah mengatur soal sistem upah minimum yang berlaku secara nasional. Upah minimum ini berlaku untuk pekerja new entrance, yaitu pekerja dengan masa kerja 0 hingga 1 tahun.

“Jadi yang baru masuk kerja saja,” ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (29/11).

Sedangkan bagi pekerja dengan masa kerja di atas 1 tahun, lanjut Andriani, maka harus menggunakan struktur dan skala upah. “Jadi setiap perusahaan ini wajib membuat dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaannya,” tutur dia.

Seperti diketahui, pemerintah daerah (pemda) telah menetapkan besaran upah minimum, baik untuk tingkat provinsi (UMP) maupun kabupaten/kota (UMK) 2018. Upah minimum tersebut mulai berlaku per 1 Januari 2018.

Adriani menjelaskan, upah minimum itu ditetapkan oleh gubernur, sehingga menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP). Sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota dapat ditetapkan juga UMK, dengan syarat harus lebih tinggi dari UMP. Di samping itu, ada juga upah sektoral yang berdasarkan pada kesepakatan sektor tertentu.

Sementara untuk peran Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) saat ini merupakan lembaga nonstruktural yang bersifat tripartit. Tugasnya adalah memberikan saran, dan pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional. Depenas terdiri dari tiga unsur, yaitu pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha.

Sementara itu, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Haiyani Rumondang menyatakan, landasan hukum penetapan upah di Indonesia, yakni Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Selain itu, ada juga Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah.

Haiyani menilai, aturan soal pengupahan yang tertuang dalam PP 78 sudah mempertimbangkan banyak kepentingan. Dari sisi para pekerja agar upahnya bisa naik setiap tahun. “Jadi ada kepastian mengenai kenaikan upah dan kepentingan dari dunia usaha bahwa kenaikan upah itu harus bisa diprediksi,” katanya.

‎Selain itu, lanjut dia, peraturan penetapan upah juga mempertimbangkan kepentingan calon pekerja, yaitu mereka yang masih menganggur dan membutuhkan pekerjaan. “Dengan demikian, masyarakat yang telah bekerja menghambat mereka yang belum bekerja,” jelas dia.(*/maida)

Sumber : Liputan6.com

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.