Senin, 23 November 2020

DPR Minta Presiden Kirim Nama Calon Panglima TNI Sebelum Reses

DPR Minta Presiden Kirim Nama Calon Panglima TNI Sebelum Reses

Foto: Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan (danang)

Jakarta, Swamedium.com – DPR mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera mengirimkan satu nama calon Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan pensiun pada Maret 2018.

Pasalnya, DPR pada 13 Desember mendatang sudah memasuki reses. Lalu perlu juga menghormati perayaan Natal 25 Desember dan tahun baru 2018.

Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan mengatakan, surat Presiden soal Panglima TNI belum masuk ke pimpinan. ‎Setelah surat masuk, tentunya DPR ‎ada proses-proses terkait dengan penyesuaian Peraturan Tata Tertib (Tatib) dan mekanisme di Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3).

“Jadi setelah masuk, biasanya dari kesekjenan langsung menyampaikan masuk ke rapat pimpinan, ketiganya kita agendakan di bamus. Dari bamus kemudian sebelum ke bamus penyampaian informasi ke rapat paripurna bahwa ada masukan dari presiden. Kemudian langsung pembahasan di komisi I,” kata Taufik Kurniawan, di gedung DPR, Kamis (30/11).

Ia mendapat informasi surat tersebut sedang berproses. Artinya Komisi I DPR sedang melakukan pencermatan meski belum menerima masukan presiden.

“DPR juga belum menerima. Tapi tunggu saja waktu sesegera mungkin. Karena kan biasanya pembahasan 3 bulan atau empat bulan sebelum masa berakhirnya jabatan. Kita harapkan sebelum masa sidang paripurna ataupun masa sidang sekarang selesai, tanggal 13 terkonfirmasi menerima surat penyampaian informasi dari presiden,” jelasnya.

Ia melanjutkan, ini artinya diharapan segera mungkin semakin cepat semakin bagus. Karena memang perlu ada pertimbangan.

“Mengingat ini akhir tahun. Kemudian DPR kan akan reses pada 13 desember. Kemudian kita juga hormati umat nasrani yang akan menyelenggarakan hari natal. Sehingga sebelum akhir masa sidang sudah ada surat dari presiden,” ujarnya.

Apabila surat baru masuk pada masa sidang berikutnya, Taufik berpandangan artinya mekanismenya kita pegang.

“Itu hak prerogatif presiden dengan pertimbangan dan persetujuan DPR. Ya kita harapkan posisi sekarang kan banyak agenda jelang akhir tahun. Jadi kalau Januari, biasanya kan Presiden juga disibukkan. Kalau sebelum masa sidang surat masuk, segera mungkin kita sampaikan ke teman di komisi I,” pungkasnya. (Dng)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.