Jumat, 27 November 2020

Meluruskan tentang Hari Solidaritas Palestina

Meluruskan tentang Hari Solidaritas Palestina

Jakarta, Swamedium.com — Pada 29 November 1977, Perserikatan Bangsa-Bangsa memutuskan bahwa 29 November menjadi hari peringatan solidaritas Palestina.

Akan tetapi, rakyat Palestina beserta berbagai gerakan atau organisasi solidaritas Palestina di seluruh dunia tidak memperingati hari solidaritas Palestina selama tiga dekade.

Mereka justru memperingatinya sebagai “Peringatan Pembagian” wilayah kedaulatan Palestina dengan beragam kegiatan, antara lain seminar dan pameran, di seluruh dunia.

Latar belakang hari solidaritas Palestina adalah terbitnya resolusi PBB nomor 181 pada 29 November 1947. Resolusi itu merekomendasikan “pembagian wilayah Palestina” menjadi tiga.

Bangsa Arab (Palestina) memperoleh 42,88 persen, kolonialis Israel mendapatkan 55,47 persen, dan PBB (masyarakat internasional) berwenang atas 0,65 persen, yakni Bayt Lahm.

Ingat, resolusi 181 hanya merupakan rekomendasi, bukan putusan yang mengikat dan harus diwujudkan.

Resolusi tersebut harus berlandaskan hukum. Jika tidak, putusan PBB itu menjadi legalisasi manipulatif bagi zionis Israel dalam menduduki seluruh wilayah berdaulat Palestina.

PBB tidak dapat membentuk negara, yang belum atau sudah ada, maupun melenyapkan suatu negara yang sudah ada tanpa menilai dengan baik dan tanpa seizin penguasa negara terkait.

Saat itu, rakyat Palestina menuntut pembubaran pemerintah kolonialis Inggris, tetapi PBB malah menjamin Inggris masih berkuasa atas wilayah Palestina.

Kemudian, sekitar 935 ribu warga Palestina mengungsi ke berbagai negara. Pada 2016, terdapat 8 juta pencari suaka Palestina di seluruh dunia.

Sebagian besar pencari suaka itu berada di lima wilayah operasi agensi pekerjaan dan pemulihan PBB untuk pengungsi Palestina di Asia Barat (UNRWA).

Sementara itu, kolonialis Inggris memfasilitasi yahudi dari seluruh dunia, terutama Eropa timur, bermigrasi ke Palestina.

Pada 10 Desember 2017, PBB akan memperingati 69 tahun deklarasi hak asasi manusia internasional seperti biasa.

Deklarasi HAM internasional itu terdiri dari 30 pasal. Salah satu alasan pembuatannya ialah untuk menyediakan hak-hak yang tidak disebutkan dalam Piagam 1945 PBB seusai Perang Dunia II.

Pada kenyataannya, penyimpangan dan kontradiksi atas deklarasi tersebut justru berlaku di Palestina. Kolonialis Inggris malah melimpahkan wilayah Palestina kepada zionis Israel, sang kolonialis baru.

Sebagai bangsa yang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasarnya menyatakan “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan,” rakyat Indonesia patut mendukung Palestina berdaulat secara utuh, tidak terbagi-bagi, serta menentang penjajahan zionis Israel. (Pamungkas)

Sumber: KNRP

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.