Jumat, 27 November 2020

Tak Ingin Kecolongan Seperti Indosat, Fadli Zon Minta PP 72/2016 Direvisi

Tak Ingin Kecolongan Seperti Indosat, Fadli Zon Minta PP 72/2016 Direvisi

Foto. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon minta PP 72/2016 direvisi agar DPR tetap bisa menjaga aset strategis negara dengan baik. (*)

Jakarta, Swamedium.com – Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta pemerintah merevisi PP 72/2016 terlebih dahulu sebelum melakukan holdingisasi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). DPR menolak kecolongan aset negara dijual tanpa persetujuan wakil rakyat.

Fadli Zon menilai, langkah pemerintah membentuk induk usaha (holding) di sejumlah sektor BUMN merupakan salah satu upaya privitasisasi terhadap perusahaan-perusahaan strategis negara.
Dengan privatisasi, potensi penjualan aset-aset negara tanpa persetujuan DPR pun akan memiliki kecenderungan yang sangat tinggi.

“Saya lihat ada potensi dan kecenderungan itu (penjualan aset) besar walaupun argumentasi pemerintah masuk akal yakni untuk memperbesar kapital. Apapun alasannya kami tidak mau kejadian seperti Indosat kembali terjadi. Dan fungsi pengawasan DPR tidak boleh dihilangkan,” ujar Fadli di Jakarta, pekan ini yang dirilis jpnn.com.

Seperti diketahui, dalam waktu dekat pemerintah melalui Kementerian BUMN akan membentuk enam holding company yang meyasar sektor pertambangan, jasa keuangan, minyak dan gas bumi berikut tiga sektor lainnya.

Di tahap awal, pembentukan holding company menyasar sektor pertambangan, ditandai dengan dihapusnya status persero pada PT Timah (Persero) Tbk, PT Bukit Asam (Persero) Tbk dan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk.

Setelah status persero tadi dihapus, saham negara di tiga perusahaan tersebut akan diberikan (inbreng) ke PT Indonesia Asahan Aluminium (persero) selaku induk usaha, sehingga memiliki konsekuensi Antam, PTBA dan Timah tidak lagi menyandang status BUMN.

Rencana pembentukan holding BUMN tambang itu telah disetujui pemegang saham pada RUPSLB 29 November.

Meski pemerintah mengklaim tidak ada yang berubah dari hak dan kewajiban 3 perusahaan tadi, namun Fadli meyakini bakal ada perubahan terkait mekanisme yang sejatinya merupakan tugas dan kewenangan DPR.

Berangkat dari hal itu, Fadli pun meminta pemerintah memberikan penjelasan yang komprehensif kepada DPR seputar pelaksanaan holdingisasi BUMN.

Apalagi PP 72/2016 yang menjadi landasan hukum holding BUMN sampai hari ini masih ditolak teman-teman Komisi VI. “Kami ingin PP 72/2016 direvisi dulu sebelum holding,” tegas politisi Partai Gerindra ini.(*/maida)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.